Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Ancaman Indonesia jika Uni Eropa Tetap Batasi Ekspor CPO

Kompas.com - 09/04/2018, 16:06 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengancam akan melakukan "serangan balik" terhadap Uni Eropa atas rencana pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) berupa biodiesel.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk tidak membeli pesawat buatan Eropa, Airbus, dan Boeing buatan Amerika Serikat.

Hal itu akan dilakukan jika kebijakan pembatasan produk turunan CPO berupa biodiesel tersebut tetap direalisasikan oleh Uni Eropa.

Baca juga : JK: Kalau Trump Halangi CPO Kita Masuk AS, Kita Kurangi Impor Kedelai

"Kalau ini terus berkembang, maka kami berada dalam posisi bukan tidak mungkin kami akan menghentikan itu juga," kata Enggar di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Selain itu, kata Enggar, Indonesia juga akan melarang perdagangan ikan dari Norwegia.

"Kalau mereka memulai seperti itu. Saya juga akan melarang (perdagangan) ikannya (Norwegia)," tegas Enggar.

Enggar mengungkapkan, Uni Eropa bersikukuh tidak akan membatalkan rencananya meski Indonesia telah memenangkan beberapa gugatan.

"Di satu sisi, kami sudah menang di beberapa perkara. Tapi mereka tetap bersikeras sampai dengan 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, Uni Eropa," jelas Enggar.

Baca juga : Asosiasi Petani: Lawan Uni Eropa dengan Boikot dan Stop Ekspor CPO

Enggar mengakui, dampak pembatasan ekspor CPU tersebut sangat merugikan Indonesia.  

"Kerugiannya besar lah. Kami tidak mau itu terganggu. Kalau kami diganggu, kami juga bisa ganggu. Begitu saja," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Sebelumnya, dalam voting pada 18 Januari 2018, Uni Eropa menyetujui proposal UU Energi Terbarukan yang di dalamnya termasuk larangan penggunaan minyak sawit atau CPO untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Pelarangan dilakukan karena Uni Eropa menilai CPO masih menimbulkan banyak masalah, dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kompas TV Di saat harga minyak mentah dunia menunjukkan tren kenaikan harga minyak sawit justru bergerak turun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com