Salin Artikel

Ini Ancaman Indonesia jika Uni Eropa Tetap Batasi Ekspor CPO

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk tidak membeli pesawat buatan Eropa, Airbus, dan Boeing buatan Amerika Serikat.

Hal itu akan dilakukan jika kebijakan pembatasan produk turunan CPO berupa biodiesel tersebut tetap direalisasikan oleh Uni Eropa.

"Kalau ini terus berkembang, maka kami berada dalam posisi bukan tidak mungkin kami akan menghentikan itu juga," kata Enggar di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Selain itu, kata Enggar, Indonesia juga akan melarang perdagangan ikan dari Norwegia.

"Kalau mereka memulai seperti itu. Saya juga akan melarang (perdagangan) ikannya (Norwegia)," tegas Enggar.

Enggar mengungkapkan, Uni Eropa bersikukuh tidak akan membatalkan rencananya meski Indonesia telah memenangkan beberapa gugatan.

"Di satu sisi, kami sudah menang di beberapa perkara. Tapi mereka tetap bersikeras sampai dengan 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, Uni Eropa," jelas Enggar.

Enggar mengakui, dampak pembatasan ekspor CPU tersebut sangat merugikan Indonesia.  

"Kerugiannya besar lah. Kami tidak mau itu terganggu. Kalau kami diganggu, kami juga bisa ganggu. Begitu saja," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Sebelumnya, dalam voting pada 18 Januari 2018, Uni Eropa menyetujui proposal UU Energi Terbarukan yang di dalamnya termasuk larangan penggunaan minyak sawit atau CPO untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Pelarangan dilakukan karena Uni Eropa menilai CPO masih menimbulkan banyak masalah, dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/16061351/ini-ancaman-indonesia-jika-uni-eropa-tetap-batasi-ekspor-cpo

Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke