Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Kemungkinan Akan Ditetapkan Batas Tarif Ojek "Online"

Kompas.com - 27/03/2018, 17:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menggelar pertemuan dengan pengendara ojek online dan perusahaan aplikasi.

Pertemuan itu terkait  keluhan pengendara ojek online soal perang tarif murah antar-perusahaan transportasi online. Hal itu dinilai mengorbankan kesejahteraan pengendara ojek online.

"Intinya segera dicari jalan tengahnya agar tidak merugikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Kepala Negara belum mengetahui ke mana arah pertemuan bersama tersebut.

(Baca juga: Pengemudi Ojek "Online" Keluhkan Perang Tarif, Ini Instruksi Jokowi)

Kemungkinan, pemerintah bersama-sama perusahaan aplikasi dan pengendara ojek online akan menyepakati batas tarif tertinggi serta batas tarif minimal. Namun, Jokowi mengatakan, hal itu baru sebatas kemungkinan.

"Besok dibicarakan dulu. Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke arah sana. Tapi belum ya, besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri telah bertemu lima orang perwakilan pengendara ojek online di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang sekitar pukul 13.30 WIB.

(Baca juga: Tarif Ojek Online Rp 2.000/Km, Minta Dinaikkan Jadi Rp 4.000/Km)

Pertemuan itu mendadak. Sebab, awalnya mereka rencananya diterima oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Namun, rupanya Presiden bersedia menerima mereka untuk berbincang-bincang.

Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Kepala KSP Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kompas TV Mereka berdiskusi langsung dengan presiden terkait tuntutan dan aspirasi para pengemudi ojek online.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com