Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ketua Fraksi PKB Salah Sebut Muhaimin sebagai Wakil Presiden

Kompas.com - 26/03/2018, 15:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar diperkenalkan sebagai wakil presiden dalam pembacaan doa, usai pelantikan tiga pimpinan baru MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Awalnya, Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid didapuk sebagai pembaca doa seusai pelantikan Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan MPR.

Semula tidak ada yang aneh dengan doa yang dibacakan Jazilul. Ia mendoakan agar semua pimpinan MPR mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta empat wakil ketua MPR yang lama, yakni Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan EE Mangindaan dalam keadaan yang sehat.

Setelah itu, Jazilul mendoakan tiga pimpinan yang baru dilantik, yakni Basarah, Muzani, dan Muhaimin agar dalam keadaan yang sehat pula.

Namun saat membacakan nama Basarah, Muzani, dan Muhaimin, alih-alih menyebut sebagai wakil ketua MPR, ia justru menyebutnya sebagai wakil presiden.

"Semoga Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar, yang baru saja dilantik sebagai wakil presiden..." ucap Jazilul.

(Baca juga: Usung Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres 2019, PKB Tunggu Muspimnas)

Sontak seluruh ruangan tertawa mendengar hal itu. Pasalnya, kata yang keluar setelah nama Muhaimin ialah wakil presiden. Saat ini, memang beredar banyak baliho yang memperlihatkan Muhaimin sebagai calon wakil presiden.

Jazilul yang menyadari kesalahannya langsung meralat ucapannya tersebut.

"Eh, maaf, wakil ketua MPR," ucap dia, lantas melanjutkan pembacaan doa.

Seluruh ruangan yang hadir dalam pelantikan tersebut pun tertawa. Usai pembacaan doa, Zulkifli pun menyidir Jazilul.

"Tadi juga dalam doa Cak Imin dilantik jadi wakil presiden. Ini yang repot, belum jadi capres-cawapres serangan bertubi-tubi datang," tutur Zulkifli yang kembali disambut tawa yang hadir di sana.

MPR resmi memiliki tiga pimpinan baru. Mereka adalah Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Penambahan tiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, tepatnya pada Pasal 427A.

(Baca juga: Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, dan Ahmad Muzani Resmi Jabat Pimpinan MPR)

Adapun, petikan keputusan MPR tersebut bernomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2018-2019.

Rapat Paripurna pelantikan pimpinan MPR dihadiri sembilan fraksi di MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hanya satu fraksi yang tak hadir, yakni Fraksi PPP.

"Fraksi PPP telah mengirim surat untuk tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Sembilan fraksi dan kelompok DPD hadir. Dengan demikian rapat paripurna kita buka dan bersifat terbuka," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka rapat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Rapat dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan sebagai wakil ketua MPR. Pembacaan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajban saya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya, akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan," ucap Basarah, Muzani, dan Muhaimin bersamaan saat membaca sumpah

Kompas TV Namun pelantikan Wakil Ketua MPR tambahan ini tak akan dihadiri Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com