Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Saya Kenal Made Oka, Dia Teman Keluarga Bung Karno

Kompas.com - 23/03/2018, 17:38 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku mengenal pengusaha Made Oka Masagung, salah satu tersangka dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Dalam sidang kasus korupsi e-KTP kemarin, Kamis (22/3/2018), terdakwa Setya Novanto menyebut bahwa Puan Maharani menerima 500.000 dollar AS. Menurut Novanto, informasi itu dia dapat dari pengusaha Made Oka Masagung.

"Saya kenal dengan Made Oka karena kebetulan beliau itu teman keluarga Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno)," ujar Puan Maharani di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Puan Maharani merupakan putri Presiden kelima RI  Megawati Soekarnoputeri itu dan cucu dari Soekarno.

Menurut Puan, orangtua Made Oka merupakan teman baik Bung Karno. Oleh karena itu, Puan mengatakan bahwa dia juga mengenal keluarga Made Oka.

(Baca juga: Disebut Novanto Terima 500.000 Dollar AS, Ini Bantahan Puan Maharani)

Saat ditanya lebih jelas hubungan dengan Made Oka, Puan menegaskan bahwa Made Oka adalah kenalannya, sekaligus bagian dari keluarga besar Bung Karno.

"Ya teman keluarga Bung Karno itu kan banyak. Jadi saya kenal dengan Bapak Made Oka, juga kakaknya, adiknya," kata Puan.

Meski kenal, Puan membantah pernah membicarakan proyek e-KTP dengan Made Oka.

Ia juga mengaku tidak pernah membahas hal yang sama dengan Setya Novanto atau orang lain yang disebut terkait kasus korupsi e-KTP, saat menjabat ketua Fraksi PDI-P.

"Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di DPR tentu saja ada, tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP," ucap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan itu.

Menurut Puan, Fraksi PDI-P di DPR merupakan oposisi saat proyek e-KTP itu dibahas. Sementara itu, tutur dia, proyek e-KTP merupakan proyek yang diusulkan oleh pemerintah.

Kompas TV Dalam persidangan, Setya Novanto menyebutkan sejumlah nama politisi yang terkait dengan kasus KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com