Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil Pertanyakan Data Amien Rais

Kompas.com - 21/03/2018, 12:28 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mempertanyakan data Amien Rais yang menyebut bahwa 74 persen tanah Indonesia dikuasai oleh asing.

Sofyan menilai, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu tidak bicara berdasarkan data yang valid.

"Yang benar? Datanya enggak ada itu," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Sofyan Djalil: Kalau Enggak Kritik, Bukan Pak Amien Rais)

Sofyan mengatakan, saat ini mayoritas perusahaan atau korporasi yang menguasai lahan dengan jumlah yang luas juga adalah perusahaan lokal atau nasional.

Perusahaan-perusahaan itu menggunakan lahan berdasarkan hak guna usaha (HGU).

"Kalau yang perusahaan-perusahaan itu, kan, HGU. Yang pertama HGU, yang kedua adalah tanah hutan, tanah industri. Itu enggak asing, perusahaan-perusahaan lokal," katanya.

Oleh karena itu, Sofyan membantah jika dikatakan 74 persen lahan di Indonesia dikuasai asing.

"Enggaklah. Mayoritas, coba dilihat mana perusahaan asing yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan, enggak ada gitu lho," kata Sofyan.

(Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)

"Oleh karena itu, datanya Pak Amien Rais, mendapatkan data, tetapi mungkin sebagai politisi enggak perlu mendapatkan data, itu secara umum saja. Padahal, datanya enggak begitu," kata Sofyan.

Sofyan menegaskan bahwa program pemerintah yang membagi-bagikan sertifikat tanah kepada rakyat akan terus berjalan.

Tujuannya agar masyarakat bisa mendapat jaminan atas tanah yang mereka miliki.

Ia menekankan bahwa program itu bukanlah pembohongan seperti yang disampaikan Amien Rais.

"Tahun yang lalu kami berhasil mengeluarkan sertifikat 5,3 juta. Tahun ini 7 juta targetnya. Mudah-mudahan kami bisa keluarkan lebih banyak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com