Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Kaji Permintaan Jokowi untuk Kembangkan Kredit Pendidikan

Kompas.com - 15/03/2018, 14:36 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, OJK akan melakukan kajian mengenai pemberian kredit pendidikan atau student loan seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo.

"Secepatnya (dilakukan) kajian, ya tahun ini," kata Wimboh kepada wartawan di Komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Tidak ada target dari Presiden, tapi lebih cepat lebih bagus," ujar Wimboh.

Wimboh mengatakan, selama ini memang tidak ada kredit khusus untuk pendidikan. Meski demikian, pelajar atau mahasiswa bisa mengajukan kredit tanpa agunan (KTA). Uang dari KTA bisa dipakai untuk apa saja, termasuk pendidikan.

"Nanti mungkin bisa kita buat skema kredit khusus (untuk pendidikan)," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Minta Perbankan Garap Kredit Pendidikan seperti di AS)

Menurut Wimboh, kredit pendidikan tak membutuhkan peraturan khusus. Adapun, yang membedakan antara kredit pendidikan dengan KTA, ialah cara pembayarannya.

"KTA kan bayarnya bisa setiap bulan. Nanti student loan itu ada opsinya mau bayar tiap bulan, mau bayar nanti kalau dapat beasiswa, atau kalau sudah kerja," ujar dia.

Selain itu, Wimboh juga memastikan bahwa bunga kredit pendidikan akan lebih rendah daripada KTA atau kredit lainnya.

"Bunganya harus sangat rendah, murah," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyindir bos-bos perbankan mengenai target pertumbuhan kredit tahun 2017 yang tak tercapai.

Jokowi pun meminta perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan.

"Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya stundet loan atau kredit pendidikan," kata Jokowi saat pertemuan dengan pimpinan bank umum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Jokowi mengaku heran perbankan Indonesia tak memiliki produk kredit pendidikan. Padahal, kata dia, nilai nominal outstanding atau realisasi pembiayaan kredit pendidikan di Amerika Serikat telah melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit.

Jokowi menyebutkan, total pinjaman kartu kredit di AS mencapai 800 miliar dollar AS. Sedangkan total pinjaman kredit pendidikannya mencapai 1,3 triliun dollar AS.

Menurut Jokowi, jika Indonesia memiliki produk kredit pendidikan, maka hal ini dapat mendorong perilaku kredit konsumtif berpindah ke hal-hal yang bersifat produktif.

"Dan memberikan nilai tambah kepada intelektualitas, visi kita ke depan yang sangat basic yaitu bidang pendidikan," ujar dia.

Kompas TV Perbankan milik pemerintah semakin percaya diri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat alias KUR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com