Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Puan Maharani dan AHY Masuk Daftar Cawapres Jokowi

Kompas.com - 14/03/2018, 22:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyebutkan, politisi PDI-P yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani masuk dalam daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Basarah saat ditanya kandidat cawapres pendamping Jokowi dari internal PDI-P.

"Ada Puan Maharani dan lain-lain masuk list kami. Sekarang kami sedang lakukan pengkajian mendalam terhadap semua calon itu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Golkar Berharap Jokowi Pilih Airlangga Hartarto sebagai Pendamping di Pilpres 2019

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah di kantor DPP PDI-P, Selasa (9/1/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah di kantor DPP PDI-P, Selasa (9/1/2018).
Meski demikian, PDI-P juga membuka diri bagi kandidat lain yang berasal dari eksternal PDI-P maupun nonparpol.

Yang terpenting, kata Basarah, cawapres Jokowi memiliki kedekatan ideologi, kecocokan, dan kemampuan kerja yang sepadan dengan Jokowi.

Basarah mengatakan, selain Puan, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga masuk dalam daftar cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga: Demokrat Berjuang Bentuk Poros Ketiga Hadapi Pilpres 2019

Demikian pula dengan sejumlah nama lainnya seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Romhurmuziy.

Semua nama itu baru masuk dalam daftar yang dipertimbangkan. Ke depannya, akan bergantung pada proses dan dinamika politik.

"Karena itu keinginan PDI-P dengan membuka diri berdialog dengan seluruh kekuatan parpol adalah bagian dari cara kami untuk merangkul seluruh kekuatan bangsa ini untuk bisa bergotong-royong. Formasinya bagaimana? Kita lihat nanti kristalisasinya seperti apa," lanjut dia.

Kompas TV Menurut AHY, Partai Demokrat siap berkoalisi dengan partai politik mana pun untuk memajukan Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com