Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN Zulkifli Hasan Akui Bentuk Poros Ketiga Tak Mudah

Kompas.com - 09/03/2018, 11:04 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai pembentukan poros koalisi ketiga di luar koalisi pendukung Joko Widodo dan pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memungkinkan.

Namun, Zulkifli Hasan mengakui pembentukan poros ini terbilang cukup berat.

"Secara matematis itu mungkin, tapi kan saya katakan tidak mudah. Satu, popularitas Pak Jokowi tinggi, beliau incumbent dan memiliki kekuatan di semua lini," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Selain itu, tantangan berikutnya adalah syarat pengusungan capres-cawapres harus mengantongi 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional.

Oleh karena itu, menurut Zulkifli, PAN tetap akan menjajaki komunikasi politik dengan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait dengan wacana pembentukan poros ini.

"Menjajaki kan silaturahmi biasa saja, kita juga saling tanya-tanya, bagaimana sikap Demokrat, bagaimana sikap PKB. Demokrat sama PKB juga bisa tanya sikap PAN bagaimana," kata Zulkifli.

(Baca juga: Peneliti LIPI: Munculkan Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Jadi Tantangan Pilpres 2019)

Seperti diketahui, elite Partai Demokrat, PKB, dan PAN telah bertemu membahas poros ketiga di Pemilihan Presiden 2019. Pertemuan digelar di salah satu kafe di Jakarta, Kamis (8/3/2018) petang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Hinca juga membenarkan bahwa pertemuan itu membicarakan pembentukan poros ketiga di luar Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Membahas perkembangan yang ada sambil ngobrol ringan saja, sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu, poros ketiga," kata Hinca kepada Kompas.com, Kamis (8/3/2018).

Dari Partai Demokrat juga hadir juru bicara Imelda Sari. Dari PKB, hadir Wakil Sekjen Lukmanul Hakim dan Wakil Bendahara Umum Rasta Wiguna. Sementara dari PAN hadir Sekjen Eddy Soeparno.

Hinca mengatakan, dari pertemuan itu terlihat bahwa ketiga parpol ini sudah satu pandangan.

Hal serupa disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Eddy menilai, pembicaraan tersebut tidak menutup kemungkinan ketiga partai akan berkoalisi di Pilpres. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat pilihan alternatif di luar koalisi Jokowi atau Prabowo.

"Kalau bisa kita memberikan sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya alternatif kepada pemilih," kata Eddy.

Kompas TV Partai Demokrat, PAN dan PKB menggelar pertemuan membahas Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com