Dirjen Dukcapil: Stop Publikasi NIK dan Nomor KK di Media Sosial!

Kompas.com - 09/03/2018, 09:42 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh meminta masyarakat tidak mengunggah foto Kartu Keluarga ( KK) atau Kartu Tanda Penduduk ( KTP) di media sosial.

Zudan mengatakan, tindakan tersebut menjadikan nomor induk kependudukan ( NIK) pada KTP serta nomor KK seseorang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya imbau, stop publikasi NIK di KTP dan Nomor KK di media sosial. Mulai hari ini, tolong rahasiakanlah nomor KK dan NIK anda kepada yang tidak berkepentingan," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (9/3/2018).

Zudan menjelaskan bahwa NIK dan Nomor KK dibuat menggunakan sistem komputerisasi.

(Baca juga: NIK dan KK Tak Bisa Dipakai untuk Registrasi Kartu SIM, Ini Penjelasan Dukcapil)

Sesuai kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku, NIK dan Nomor KK sebenarnya dapat diakses melalui cara legal, yakni diakses melalui dalam jaringan komunikasi pada instansi/ lembaga pengguna data kependudukan untuk keperluan bisnis, layanan publik, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Proses mendapatkannya pun disesuaikan dengan mekanisme yang ada di instansi/ lembaga itu masing-masing.

"Jika secara sadar atau tdak sadar sahabat-sahabat semua mempublikasikan dokumen kependudukan (Nomor KK dan NIK) melalui media massa, salah satunya virtual pada media sosial, maka sangat dimungkinkan Nomor KK dan NIK para sahabat akan disalahgunakan oleh pihak lain sesuai kepentingannya," ujar Zudan.

(Baca juga: Pakai NIK Orang Lain untuk Registrasi Kartu Prabayar Bisa Dipidana)

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, beberapa waktu lalu juga menyarankan hal senada. Awalnya, wartawan bertanya mengenai potensi pencurian data NIK dan Nomor KK saat registrasi SIM card.

Rudiantara pun mengatakan bahwa peluang pencurian data itu sangat sulit terjadi. Pasalnya, perusahaan jasa telekomunikasi terikat pada peraturan.

Justru Rudiantara berdalih, pencurian data kependudukan seseorang sebenarnya lebih banyak terjadi karena seseorang mengunggah KK dan KTP-nya di media sosial.

Rudiantara kemudian merogoh saku dan mengambil ponselnya. Ia menuju ke laman Google kemudian mengetik "Kartu Keluarga" dalam kolom pencarian.

"Tuh kan muncul semua KK punya orang. Apa enggak bisa mencuri dari sini? Makanya jangan unggah KK dan NIK ke internet," kata Rudiantara sambil memperlihatkan gambar KK milik orang yang terpampang di laman pencarian Google.

(Baca juga: Menkominfo Bantah Ada Kebocoran Data NIK dan KK)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X