Jokowi Panggil Tim Perumus RKUHP, Bahas Pasal LGBT hingga Penghinaan Presiden

Kompas.com - 08/03/2018, 08:22 WIB
Pembahasan  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) -  Ketua Tim Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih (kanan) didampingi Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Muladi (kiri) saat mengahdiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat salah satunya membahas mengenai pasal-pasal yang memancing perdebatan publik.

Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)
05-02-2018 KOMPAS/WAWAN H PRABOWOPembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) - Ketua Tim Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih (kanan) didampingi Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Muladi (kiri) saat mengahdiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat salah satunya membahas mengenai pasal-pasal yang memancing perdebatan publik. Kompas/Wawan H Prabowo (WAK) 05-02-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Rabu (7/3/2018).

"Presiden sangat concern terhadap kritik-kritik yang dilemparkan masyarakat terkait RKUHP," ujar Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi, usai pertemuan.

Ada empat pasal yang dibahas tim perumus dengan Jokowi. Empat pasal itu adalah pasal penghinaan kepada kepala negara, pasal mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT), pasal tindak pidana korupsi, dan pasal hukuman mati.

Soal pasal LGBT, dalam KUHP sekarang hanya diatur homoseksual terhadap anak di bawah umur. Di RKUHP, tim memperluas cakupannya dengan memasukkan unsur pornografi, dilakukan dengan kekerasan, ancaman dan atau dipublikasikan.

Namun, tim perumus menyadari bahwa LGBT pada dasarnya masuk ke ranah privat. Dengan demikian, selama praktik LGBT tidak mengganggu orang lain dan ketertiban umum, maka tidak diatur dalam RKUHP.

"Kalau LGBT private, tidak mengganggu orang lain, itu tidak diatur. Itu sikap kami," ujar Muladi.

(Baca juga: Polemik RKUHP, dari Menjerat Ranah Privat sampai Mengancam Demokrasi)

Soal pasal tindak pidana korupsi, Muladi membantah pasal itu akan memasung KPK. Adapun yang diatur dalam RKUHP adalah core crime atau aturan inti.

Sementara, tugas pokok fungsi lembaga sama sekali dikembalikan ke undang-undang yang memayungi KPK, yakni UU KPK.

"Malah kami ini memperkaya dengan menambahkan unsur memperkaya diri sendiri secara tidak sah, penyuapan lembaga internasional dan sebagainya," kata Muladi.

Ketiga, soal hukuman mati. Muladi mengatakan, tim perumus memutuskan untuk tak menghapusnya dalam RKUHP. Hanya saja, tim memasukkan ketentuan yang lebih fleksibel demi mengakomodasi hak asasi manusia.

Hukuman mati tetap menjadi sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba dan tindakan pembunuhan berencana. Namun, RKUHP juga mengatur pelaku yang ingin bertobat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Nasional
Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Nasional
Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Nasional
Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Nasional
Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X