Ini Alasan Polri Ajukan Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengungkap alasan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri mengajukan nama Heru Winarko sebagai salah satu kandidat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Meski tak memiliki pengalaman spesifik menangani narkoba, namun kinerjanya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pertimbangan utama Polri.

"Polri juga ingin integritas yang ada di KPK, yang baik di KPK itu dibawa ke BNN," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018) malam.

Integritas BNN di bawah Budi Waseso dianggap sudah bagus. Namun, dengan adanya pengalaman Heru sebagai Deputi Penindakan KPK, diharapkan bisa lebih memperkuat BNN. Selain mempertimbangkan kredibilitas kandidat, kata Iqbal, Polri juga melihat rekam jejak yang baik.

"Maka dipilih Irjen Heru. Di samping track record-nya baik, kemampuan leadership baik, manajerial baik, nah itu yang paling diunggulkan adalah integritas di KPK kita harapkan masuk ke BNN. Yang sudah bagus, diperkuat," kata Iqbal.

Apalagi, kata Iqbal, menjadi Kepala BNN rentan dengan godaan. Oleh karena itu, Heru diajukan dan kemudian dipilih Jokowi karena diharapkan bisa menularkan integritas KPK yang dikenal baik. Sementara itu, posisi Deputi Penindakan KPK kini kosong. KPK akan menggelar open bidding atau lelang jabatan secara terbuka.

Iqbal memastikan Polri akan mendorong perwira terbaik Polri untuk mengikuti lelang jabatan itu.

"Yang akan menggantikan posisi Pak Heru juga begitu. Seorang pati yang kredibel, yang mementingkan tugas-tugas di KPK dan menyampingkan kepentingan perorangan, kelompok dan lain-lain," kata Iqbal.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan segera mencari orang baru untuk menempati jabatan Deputi Penindakan KPK.

KPK akan segera menggelar lelang jabatan. Proses ini bakal diikuti perwira Polri serta Kejaksaan. Jabatan Deputi Penindakan akan diisi oleh perwira Polri atau personel kejaksaan.

"Dari dulu Deputi Penindakan kalau enggak polisi, ya jaksa. Ganti-gantian. Nanti kita undang kejaksaan, kita undang kepolisian, kemudian kita lihat nanti," kata Agus.

Rangkaian proses lelang jabatan tersebut direncanakan rampung 9 Maret 2018. Jabatan itu akan terisi sosok baru pada satu atau dua hari setelahnya.