Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, Jokowi Minta Penyaluran Rastra Dipercepat

Kompas.com - 02/03/2018, 17:58 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri terkait untuk mempercepat jadwal penyaluran beras sejahtera (rastra).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama ini penyaluran rastra dilakukan pada akhir bulan. Namun, Presiden meminta mulai Maret 2018 ini, penyaluran rastra dilakukan di awal bulan.

"Kan mau puasa, tidak lama lagi mau Pilkada. Macam-macam, kan. Presiden minta supaya Maret dipercepat awal bulan, biasanya pertengahan sampai akhir (bulan)," kata Darmin kepada wartawan usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin NasutionKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Dengan adanya percepatan penyaluran rastra, maka Darmin menilai, Perum Bulog harus bekerja secara maksimal.

Sebab, Perum Bulog mendadak harus menyiapkan rastra yang akan dibagikan ke dalam kantung 10 kilogram.

(Baca juga: Tekan Harga Beras, Jokowi Minta Bulog Lakukan Operasi Pasar)

"Tadi Bulog mengatakan akan bekerja semaksimal sehingga pertengahan Maret bisa dibagikan, dengan begitu masyarakat menerima rastra sedikit lebih cepat dari biasanya," ucap Darmin.

Darmin mencatat, saat ini penerima rastra di seluruh Indonesia mencapai belasan juta orang dengan alokasi beras sebanyak 130 ribu ton per bulan.

Menteri Sosial Idrus Marham menambahkan, untuk memastikan penyaluran rastra diterima tepat waktu dan tepat sasaran, maka dirinya akan turun langsung kelapangan secara berkala.

"Menterinya harus turun, saya harus keliling, besok saya ke Jawa Timur, Madura lalu ke NTT dan selanjutnya, jadi keliling untuk memastikan semua sampai dan berjalan dengan baik," kata Idrus.

Kompas TV Realisasi impor beras telah mencapai 261 ribu ton.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com