PBB Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019, Yusril Minta KPU Introspeksi Diri

Kompas.com - 19/02/2018, 19:23 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), di Jakarta, Senin (19/2/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), di Jakarta, Senin (19/2/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) untuk introspeksi diri. Sebab, kata Yusril, jika mau jujur, tidak ada satupun partai politik (parpol) yang bisa lolos verifikasi faktual.

Yusril mengatakan, pihaknya tahu bahwa di beberapa daerah, ada partai yang tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang jelas. Nyatanya, kata Yusril, partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2019.

"Persoalannya mengapa PBB yang selalu dipermasalahkan? Yang lain tidak. Ada apa di balik semua ini? Itu yang menjadi pertanyaan serius bagi kami," kata Yusril dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Baca juga : PBB Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019, Yusril Duga akibat Dua Hal Ini

Lebih lanjut, dia mengatakan, PBB dua kali ini mengalami permasalahan sama, yaitu tidak lolos sebagai peserta pemilu, sebelumnya untuk pemilu tahun 2014.

Menurut dia, sejauh ini PBB terus berbenah. Tetapi, dia juga meminta pemerintah dan KPU untuk juga introspeksi diri.

"Kalau ditanya introspeksi, kami introspeksi. Tetapi pemerintah dan KPU introspeksi juga. Banyak partai di daerah itu kantornya tidak jelas, tapi lolos juga," katanya.

Baca juga : Yusril: Masa gara-gara 6 Orang Terlambat ke KPU, PBB Tak Bisa Ikut Pemilu?

Yusril kemudian ingat saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2014. Saat itu, Yusril mengaku heran mengapa partai berlambang pohon beringin, Partai Golkar, bisa lolos menjadi peserta pemilu 2014.

"Orang kantor DPP Golkar itu bukan miliknya sendiri. Saya bekas Mensesneg. Saya tahu itu kantor punya Sesneg. Bagaimana bisa lolos?" kata Yusril.

Sore ini, PBB memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019, ke Bawaslu. Yusril didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, pengurus dan simpatisan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X