Kompas.com - 12/02/2018, 16:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, partai politik (parpol) yang mendaftarkan bakal calon atau bakal pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menarik dukungannya.

Hasyim mengatakan, apabila ada bakal calon/pasangan calon yang mendaftar kemudian dinyatakan memenuhi syarat, tetapi di tengah jalan paslon tersebut terkena masalah hukum, maka status pendaftarannya dinyatakan tetap berlanjut.

“Tidak bisa kemudian pencalonan dibatalkan. Tidak bisa kemudian parpol tersebut menarik dukungan,” kata Hasyim di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, apabila pasangan calon tersebut terpilih sebagai pemenang pilkada, dan pada saat berakhirnya pilkada sudah ada status hukum tetap, maka pelantikan tetap harus berjalan.

Baca juga : Ini Alasan KPU Tetap Menetapkan Bupati Ngada sebagai Cagub NTT

“Sebagaimana yang sudah pernah terjadi, ada paslon yang dinyatkan terpilih menang pilkada, dilantiknya di penjara. Itu juga pernah terjadi,” kata Hasyim.

“Jadi kalau situasi itu terjadi di Jombang atau NTT, juga sangat mungkin. Jadi, tetap berlanjut dan nanti dilantik, itu kemudian diganti. Siapa yang menggantikan? Wakilnya,” lanjut Hasyim.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, disebutkan bahwa parpol tidak dapat menarik dukungan dan tidak bisa mengganti pasangan calon yang didaftarkan.

Baca juga : KPU: Status Tersangka, Nyono Tak Gugur sebagai Peserta Pilkada Jombang

Dalam Pasal 6 (4) disebutkan partai politik atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal paslon kepada KPU/KIP Provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Sedangkan pada ayat (5) disebutkan dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan parpol atau gabungan parpol tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membaca Sinyal Istana

Membaca Sinyal Istana

Nasional
Projo Bakal Dukung Jika Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Projo Bakal Dukung Jika Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Nasional
DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

Nasional
Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Nasional
BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Nasional
Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Nasional
Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

Nasional
Jokowi dan Peluangnya sebagai 'King Maker' Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Nasional
Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Nasional
Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Nasional
Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.