Kompas.com - 12/02/2018, 16:44 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (22/1/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, partai politik (parpol) yang mendaftarkan bakal calon atau bakal pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menarik dukungannya.

Hasyim mengatakan, apabila ada bakal calon/pasangan calon yang mendaftar kemudian dinyatakan memenuhi syarat, tetapi di tengah jalan paslon tersebut terkena masalah hukum, maka status pendaftarannya dinyatakan tetap berlanjut.

“Tidak bisa kemudian pencalonan dibatalkan. Tidak bisa kemudian parpol tersebut menarik dukungan,” kata Hasyim di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, apabila pasangan calon tersebut terpilih sebagai pemenang pilkada, dan pada saat berakhirnya pilkada sudah ada status hukum tetap, maka pelantikan tetap harus berjalan.

Baca juga : Ini Alasan KPU Tetap Menetapkan Bupati Ngada sebagai Cagub NTT

“Sebagaimana yang sudah pernah terjadi, ada paslon yang dinyatkan terpilih menang pilkada, dilantiknya di penjara. Itu juga pernah terjadi,” kata Hasyim.

“Jadi kalau situasi itu terjadi di Jombang atau NTT, juga sangat mungkin. Jadi, tetap berlanjut dan nanti dilantik, itu kemudian diganti. Siapa yang menggantikan? Wakilnya,” lanjut Hasyim.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, disebutkan bahwa parpol tidak dapat menarik dukungan dan tidak bisa mengganti pasangan calon yang didaftarkan.

Baca juga : KPU: Status Tersangka, Nyono Tak Gugur sebagai Peserta Pilkada Jombang

Dalam Pasal 6 (4) disebutkan partai politik atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal paslon kepada KPU/KIP Provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Sedangkan pada ayat (5) disebutkan dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan parpol atau gabungan parpol tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.