KPU Pastikan PDI-P Tak Bisa Tarik Dukungan kepada Marianus Sae - Kompas.com

KPU Pastikan PDI-P Tak Bisa Tarik Dukungan kepada Marianus Sae

Kompas.com - 12/02/2018, 14:13 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kedua kanan) dan Suyatno (kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, Minggu (17/12). PDIP resmi mengusung pasangan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno pada Pilgub Riau, Asrun-Hugua pada Pilgub Sulawesi Tenggara, Marianus Sae-Emilia Nomleni pada Pilgub NTT, dan Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilgub Maluku. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama/17Rivan Awal Lingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kedua kanan) dan Suyatno (kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, Minggu (17/12). PDIP resmi mengusung pasangan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno pada Pilgub Riau, Asrun-Hugua pada Pilgub Sulawesi Tenggara, Marianus Sae-Emilia Nomleni pada Pilgub NTT, dan Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilgub Maluku. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama/17

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mencabut dukungan terhadap Bupati Ngada Marianus Sae sebagai calon gubernur dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018.

Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra memastikan niatan PDI-P menarik dukungan kepada Marianus tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Partai politik yang mendukung tidak boleh menarik dukungannya sampai kemudian pidana tersebut diputuskan dengan keputusan hukum yang tetap, atau inkrah," ujar Ilham di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Ketentuan tersebut ada di Pasal 82 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol dilarang menarik dukungan kepada calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a.

Baca juga : Kronologi OTT Bupati Ngada Marianus Sae

Di dalam Pasal 82 huruf a disebutkan bahwa parpol hanya dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 hari sejak calaon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Sementara itu, di dalam Pasal 78 Peraturan KPU nomer 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa pergantian calon kepala daerah baru bisa dilakukan setelah 3 syarat.

Tiga syarat tersebut yaitu dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap (meninggal dunia atau tak mampu melaksanakan tugas secara permanen), dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

"Jadi selama ini ya kami tetap bisa proses sebagai calon mereka, tetap punya hak sebagai calon," kata Ihlam.

Baca juga : Ini Alasan KPU Tetap Menetapkan Bupati Ngada sebagai Cagub NTT

"KPU baru bisa menggugurkan setalah dia diputuskan dengan keputusan pengadilan yang tetap," sambung dia.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mencabut dukungan terhadap Bupati Ngada Marianus Sae sebagai calon gubernur dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018. Langkah itu dilakukan setelah Marianus ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (11/2/2018), atas perkara dugaan menerima suap.

"Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan (Marianus)," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangan pers.

Dalam Pilkada NTT, PDI-P dan PKB mengusung pasangan Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni.

Hasto mengatakan, partainya tidak memberi toleransi praktik korupsi. PDI-P selalu konsisten mewanti-wanti kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.

Kompas TV Desakan agar Ketua DPR Setya Novanto hadir dalam pemeriksaan di KPK datang dari anggota DPR.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X