Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Perhatikan Psikologis Keluarga Korban yang Akan Bertemu Eks Napi Teroris

Kompas.com - 09/02/2018, 11:17 WIB
Moh. Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dengan seksama kondisi psikologis keluarga korban aksi terorisme jika ingin mempertemukannya dengan eks narapidana terorisme. 

Wacana itu sebelumnya digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Pertemuan itu akan direalisasikan pada akhir Februari 2018 ini.

"Ide pemerintah itu sebetulnya bagus tapi perlu hati-hati. Karena kita harus juga memperhatikan sisi psikologis korban dan keluarga korban. Korban ini juga masih trauma, belum tentu mereka mau menerima, memang harus dilihat dari dua segi, baik korban dan pelakunya," kata Darraz kepada Kompas.com, Jumat (9/2/2018). 

Menurut Darraz, perlu dicari waktu yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi tersebut. Kesiapan korban dan keluarga korban aksi terorisme penting menjadi dasar pertemuan itu dilangsungkan. 

Baca juga : Eks Napi Terorisme Dipertemukan dengan Korban, Ini Harapan Kepala BNPT

"Dicari waktu yang tepat, tak bisa memaksakan. Kalau ada korban dan keluarganya yang tak ingin bertemu dengan para pelaku ya tak bisa dipaksakan. Tapi kita harus bujuk dengan baik dan ini harus kita utarakan untuk kepentingan masa depan," kata dia.

Darraz mengungkapkan, wacana yang digulirkan pemerintah itu sejatinya bukanlah hal yang baru. Sebab, wacana serupa juga sudah pernah disampaikan oleh sejumlah Non Governmnet Organization (NGO).

"Bagus, ada efek membangun iba, penyesalan untuk eks napi terorisme supaya tak melakukan ulang aksinya. Jangan ada lagi tragedi-tragedi seperti itu terjadi lagi," kata Darraz.

"Salah satu poin pentingnya dengan pertemuan ini adalah menyadarkan. Kita juga bisa tidak menciptakan eks napi terorisme itu sebagai orang yang menyadarkan teman-temannya yang masih aktif," tambah dia.

Baca juga : Tekan Terorisme, Masyarakat Diimbau Terima Mantan Napi Teroris

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap para mantan napi terorisme akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban terorisme. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kebencian keluarga korban kepada mantan narapidana terorisme.

Apalagi menurut pemerintah, para mantan narapidana terorisme yang sudah sadar berhak kembali menjadi bagian dalam masyarakat.

Sebab, selama di penjara, banyak narapidana terorisme memberikan informasi tentang jaringan terorisme.

Bagi negara, informasi dari para napi terorisme itu dinilai penting bagi kepolisian untuk membongkar jaringan terorisme yang ada.

Kompas TV Ada sejumlah barang yang diamankan dan dibawa oleh tim densus 88.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com