Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Jatim Kondusif, Soekarwo Tolak Jadi Jurkam Khofifah-Emil

Kompas.com - 07/02/2018, 17:47 WIB
Moh. Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menolak menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak selama Pilkada Jawa Timur 2018.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Soekarwo harus tetap netral menghadapi Pilkada.

"Enggak lah. Saya juga harus jaga kondisi Jawa Timur dengan Pangdam dan Kapolda Jatim," kata Soekarwo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(Baca: Fakta Seputar Pilkada Jawa Timur)

Soekarwo mengaku ingin menjaga agar wilayahnya tetap kondusif selama tahapan Pilkada.

"Saya gubernur kebetulan harus berikan ruang pada pemilihan. Kondusifitas jauh lebih penting. Jadi menjaga kondisi Jatim itu juga penting," ujar dia.

Ia mengatakan, masyarakat tentunya akan meragukannya jika terlibat dalam kampanye.

"Problem netralitas itu selesai. Enggak ada saya ajak pidato di pemda ngajak. Sekarang saya larang betul dan kontrol betul," kata Soekarwo.

Pasangan Khofifah-Emil didukung Partai Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (5 kursi), Hanura (2 kursi) dan PAN (7 kursi) dengan total kekuatan kursi parlemen sebanyak 42 kursi.

Pasangan tersebut akan melawan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri.

Pasangan ini diusung koalisi empat partai, yaitu PKB (20 kursi DPRD Provinsi), PDI-P (19 kursi), PKS (6 kursi) dan Gerindra (13 kursi). Total 58 kursi DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com