Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Jadi Basis ISIS, Militer Myanmar Akan Belajar Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Kompas.com - 07/02/2018, 15:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Myanmar akan mengirimkan pasukan militernya ke Indonesia untuk mempelajari sistem penanggulangan terorisme.

Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil dalam menangani permasalahan tersebut.

"Mungkin bulan ini mereka kirim tim dari militer Myanmar minta advise untuk minta bagaimana cara mengeliminasi itu (permasalahan teroris)," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Baca juga: Mekanisme Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Akan Diatur melalui Perpres

Wiranto mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dipercaya Myanmar karena dianggap memahami posisi militernya, terutama saat Myanmar menghadapi pengungsi Rohingya yang mendapat kecaman internasional.

Menurut Myanmar, kata Wiranto, pemerintah tidak berniat menyerang para pengungsi. Mereka justru ingin merangkulnya.

Namun, Myanmar takut pengungsi yang lari ke Bangladesh dan kembali ke Myanmar disusupi oleh kelompok radikal.

"Kita khawatir akan buat basis baru di Myanmar, kita waspadai juga. Saya katakan negara-negara ASEAN siap menyisir, mengeliminasi kemungkinan itu," kata Wiranto.

Baca juga: Di Mana TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme?

Menurut Wiranto, dalam keadaan Myanmar yang sedang berkonflik, bukan tidak mungkin dijadikan celah oleh ISIS.

Ia mengatakan, Indonesia sudah berkali-kali berhasil melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan terorisme dengan negara lain.

"Kita ingin memberikan ilmu dan sumbang pikirnya pada Myanmar, jangan sampai jadi basis baru di sana," kata Wiranto.

Kompas TV Cara Menangkal Radikalisme di Indonesia (Bag 3)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com