Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ada Dampak Positif dan Negatif jika Fahri Hamzah Gabung Golkar

Kompas.com - 06/02/2018, 19:40 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kabar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mendapatkan tawaran untuk berlabuh ke Partai Golkar.

Menurut Kalla, ajakan untuk bergabung menjadi kader partai tertentu adalah hal yang biasa bagi seorang politisi.

"Memang, politisi sekarang banyak pindah-pindah. Golkar pindah ke Nasdem, Hanura, PDI-P. Ada Demokrat pindah ke sana itu biasa saja," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Kalla tak mengetahui apakah dengan bergabungnya Fahri ke Partai Golkar akan membawa manfaat atau justru sebaliknya, berdampak negatif.

"Saya belum tahu. Tapi yang pasti ada manfaatnya, tentu ada juga yang negatifnya," kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, ajakan untuk bergabung ke Partai Golkar merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto.

(Baca juga: Pengurus Golkar: Fahri Hamzah Tidak Cocok dengan Budaya Golkar)

Meski demikian, Fahri belum memutuskan apakah akan bergabung ke Partai Golkar setelah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Fahri, ia masih setia pada partai yang ia dirikan itu. Sebagai pendiri partai, ia harus setia pada cita-cita awal mendirikan PKS.

 

Golkar terbuka

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya terbuka menerima Fahri Hamzah sebagai kader.

Jika memang Wakil Ketua DPR itu mau bergabung, Golkar akan terbuka menerima.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Terdakwa kasus e-KTP itu mendukung Fahri yang sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan Golkar.

Menurut dia, rugi jika Golkar tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah. Airlangga pun menyambut baik dukungan Novanto itu.

(Baca juga: Fahri Hamzah Diajak Gabung Golkar, Apa Tanggapan PKS?)

Namun, Airlangga menekankan bahwa Fahri Hamzah harus ikut mendukung pemerintah serta menyukseskan Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika bergabung dengan Golkar.

Golkar, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, memutuskan mendukung Jokowi dua periode.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya. Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding.

Fahri mengatakan, banyak partai yang mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberikan tawaran.

Kompas TV Siapa pun yang ditunjuk menjadi ketua DPR memiliki tanggung jawab berat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com