Ingin Relokasi Terbatas Warga Asmat, Pemerintah Akan Bangun Rumah dan Fasilitas Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Indrus Marham mengatakan pemerintah mewacanakan untuk melakukan relokasi terbatas bagi warga Asmat di Provinsi Papua.

"Karena lingkungan tempat tinggal mereka di rawa-rawa yang rentan penyakit, maka ada pikiran bagaimana kalau Komunitas Adat Terpencil (KAT) dikembangkan istilahnya relokasi terbatas, terkonsentrasi," kata Mensos sebelum rapat koordinasi KAT di Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat (2/2/2018), seperti dikutip Antara.

Idrus mengatakan, relokasi terbatas harus dilakukan berbasis budaya dan mencirikan karakter daerah serta kearifan lokal.

(Baca juga : Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

Fabian Januarius Kuwado Menteri Sosial Idrus Marham.

Ia menjelaskan, relokasi masih merupakan wacana dan akan dibahas dalam rapat koordinasi KAT.

Program KAT dari Kemensos sudah lama berjalan termasuk untuk wilayah Papua.

Program KAT sudah dilaksanakan sejak 1985 di Kabupaten Asmat.

Pada 2018 target KAT berada di lokasi Seramit, Auban dan Sorai sebanyak 107 KK dengan bantuan berupa pemukiman sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga.

Total nilai bantuan untuk 2018 sebesar Rp3,1 miliar. Selain itu Kemensos juga melaksanakan Program Keluarga Harapan di Distrik Agats sebanyak 175 KPM sejak 2017 dan bertambah menjadi 391 KPM pada 2018.

Serta Program Bantuan Pangan dan Pemberian Makanan Tambahan selama 1.000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita.

Baca juga : Ada Wabah Penyakit, Presiden Tawarkan Relokasi Penduduk Asmat

Presiden Joko Widodo sebelumnya menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papuake wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Untuk tahun ini, wabah melanda Kabupaten Asmat.

Jokowi menyampaikan penawaran ini saat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerwa di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

"Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus," kata Jokowi.

(baca: Gubernur Papua dan Bupati Asmat Tolak Usul Jokowi untuk Relokasi Warga)

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Elisa mengatakan, hal yang paling dimungkinkan agar wabah penyakit tak terus terjadi setiap tahun adalah dengan melakukan perbaikan pemukiman masyarkat di sekitar distrik.

"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," kata dia.