Atasi KLB Campak dan Gizi Buruk, 90 Persen Program Kementerian Sudah Masuk ke Asmat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyatakan, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, pihaknya mengintegrasikan semua program di kementerian dan lembaga terkait untuk menangani masalah di Asmat, Papua.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat terbatas mengenai penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Diketaui, wabah campak dan gizi buruk menyerang banyak warga di sana, khususnya anak-anak.

Dalam menanggulangi KLB Asmat, program-program dari kementerian dan lembaga terkait, menurut dia, difokuskan untuk mengatasi persoalan kesehatan, sosial budaya, infrastruktur sampai dengan tata kelola pemerintah setempat.

"Bahwa harus ada sinergi mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut," kata Puan.

Hampir 90 persen program dari kementerian atau lembaga untuk menangani KLB di Asmat sudah masuk, khususnya ke wilayah yang terindikasi terjadi kasus gizi buruk atau masalah kesehatan, di Papua dan Papua Barat.

(Baca juga: Mensos Pastikan Ide Relokasi Penduduk Asmat Tidak Jadi Dilakukan)

Diakuinya tidak semua program dari kementerian dan lembaga terkait bisa disalurkan semua karena kendala masalah geografis.

"Memang tidak semua bisa kita bisa masuki atau intervensi menyeluruh. Karena letak geografisnya perlu perjalanan yang cukup sulit untuk masuk wilayah tersebut," ujar Puan.

Dia memastikan negara akan tetap hadir ke wilayah terpencil itu untuk mengatasi kasus ini. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan ke depannya akan melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintah.

Pendampingan terhadap pemda setempat akan dilakukan dengan membawa sumber daya manusia (SDM) dari luar Papua yang akan bekerja sama dengan SDM di pemerintah setempat.

Dalam hal kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial untuk Papua dan Papua Barat akan dilakukan dengan cara khusus.

(Baca juga: Kemensos Kembali Kirim Tiga Ton Bantuan ke Asmat)

"Tidak sama dengan Jawa dan Sumatera, perlu ada afirmasi khusus untuk bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," ujar Puan.

Setelah ratas ini, Puan menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Bappenas dan juga Kantor Staf Presiden untuk membentuk semacam satuan tugas.

Satuan tugas ini nanti akan terintegrasi dalam menjalankan program di kementerian dan lembaga tadi untuk menangani masalah di Papua.

"Semua setuju, dan semua sudah memahami apa saja yang akan menjadi tugas dan tanggungjawabnya, dan bahkan kita akan buat matriks sampai ke biayanya. Kira-kira biaya yang diperlukan berapa untuk jangka pendek, menengah, panjang, berapa," ujar Puan.

Dalam rapat terbatas yang dilangsungkan tertutup bagi awak media itu dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, perwakilan TNI/Polri, dan lainnya.