Ada Wabah Penyakit, Presiden Tawarkan Relokasi Penduduk Asmat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan.

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Tahun ini, wabah menghinggapi penduduk Kabupaten Asmat.

"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018) sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.

Baca juga : 4 Bulan 61 Anak Meninggal akibat Campak dan Gizi Buruk, Ini Kata Bupati Asmat

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden Joko Widodo saat melaksanakan tanya jawab dengan wartawan di Universitas Muhammadiyah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).

Di satu sisi, Presiden menyadari bahwa relokasi adalah hal yang sulit. Sebab, pasti ada perubahan budaya.

Namun di sisi lain, relokasi merupakan solusi yang paling dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," ujar Jokowi.

Baca juga : TNI dan Polri Evakuasi 14 Anak Penderita Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Menurut Jokowi, tim pelayanan kesehatan yang terjun untuk menangani pasien wabah penyakit terkendala medan yang sangat berat. Apalagi, penduduknya tersebar di beberapa wilayah sehingga akseptabilitas semakin rendah.

Presiden sendiri sampai menggambarkan betapa sulitnya medan yang ditempuh oleh tim pelayanan kesehatan yang diterjunkan saat menjangkau lokasi terdampak. Salah satunya, butuh waktu selama 4 hari untuk dapat sampai ke daerah tujuan.

"Contoh dari Wamena menuju ke Nduga itu lewat hutan belantara 4 hari. Di Asmat juga sama, di situ rawa-rawa. Untuk naik boat saja butuh 3 jam. Biayanya tidak kecil, Rp 3 sampai 4 juta. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan," kata Presiden.