Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Februari 2018, Dana PKH Tahap Pertama Dicairkan untuk 10 Juta Keluarga

Kompas.com - 15/01/2018, 21:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama untuk 10 juta keluarga di Indonesia dapat dicairkan, Februari 2018 mendatang.

Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika menyalurkan bantuan sosial PKH, Senin (15/1/2018) di halaman SMAN 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Presiden pun meminta keluarga penerima manfaat PKH betul-betul memanfaatkan dana tersebut.

"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk beli pulsa dan rokok," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial, Senin.

"Kalau ketahuan membeli pulsa (dan rokok), maka langsung dicabut," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok)

Diketahui, jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Adapun, pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp 500.000.

Di Jawa Tengah sendiri, pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 1,8 triliun pada 2017. Khusus di Kabupaten Pekalongan, dana bantuan sosial PKH sebesar Rp 40,2 miliar untuk 21.282 keluarga penerima manfaat.

Tahun 2018, jumlah keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah akan bertambah menjadi 36.772 keluarga.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun berharap pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan seluruh program bantuan sosial pemerintah, mulai dari PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan.

(Baca juga: Penerima PKH Tahun Depan Naik Jadi 10 Juta Jiwa)

Kompas TV Bupati Pacitan diminta mempercepat pengurusan dan memangkas birokrasi dalam menyalurkan bantuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com