Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 11:36 WIB
Menteri Dalam Negeri melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Jakarta, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Masa jabatan Gubernur Kalbar Cornelis MH dan wakilnya Christiandy Sanjaya untuk periode 2013-2018 telah berakhir pada Sabtu (14/1/2018).

Mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

"Saya percaya Saudara akan laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tugas yang diberikan," ujar Tjahjo dalam pidatonya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Pilkada Kalbar, Karolin Tepis Isu Politik Dinasti

Pada Pilkada Serentak 2018, ada enam pilkada yang akan digelar di Kalbar, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako), Pemilihan Bupati (Pilbub) Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sementara itu, mantan gubernur Kalbar, Cornelis MH berharap Doddy bisa menjalankan tugas dan kewajibannya memimpin Kalbar hingga kepala daerah hasil Pilkada Kalbar 2018 terpilih dan dilantik.

"Mudah-mudahan penjabat sukses memimpin Kalbar. Kalbar ini kecil, kira-kira luasnya hanya setengah Pulau Jawa, lautnya. Letaknya juga sangat strategis, berhadapan dengan dengan laut Cina selatan, Malaysia," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Kalbar, Partai Demokrat Prioritaskan Usung Kader

Cornelis juga mengingatkan potensi konflik yang sering terjadi di daerahnya.

"Konflik selalu terjadi, sudah terjadi 17 kali. Tapi konflik agama tidak pernah terjadi. Kalaupun ada mungkin sekarang, karena diciptakan orang dari luar," kata dia.

Ia juga mengimbau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi, kabupaten/kota di Kalbar untuk bekerja sama dengan penjabat gubernur.

"Bupati, wali kota, dan SKPD agar taat dan patuh pada penjabat gubernur. Beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran," ujar Cornelis. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Nasional
Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X