Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat - Kompas.com

Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

Kompas.com - 15/01/2018, 11:36 WIB
Menteri Dalam Negeri melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Jakarta, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Jakarta, Senin (15/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Doddy Riyadmadji sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Masa jabatan Gubernur Kalbar Cornelis MH dan wakilnya Christiandy Sanjaya untuk periode 2013-2018 telah berakhir pada Sabtu (14/1/2018).

Mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

"Saya percaya Saudara akan laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tugas yang diberikan," ujar Tjahjo dalam pidatonya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Pilkada Kalbar, Karolin Tepis Isu Politik Dinasti

Pada Pilkada Serentak 2018, ada enam pilkada yang akan digelar di Kalbar, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako), Pemilihan Bupati (Pilbub) Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sementara itu, mantan gubernur Kalbar, Cornelis MH berharap Doddy bisa menjalankan tugas dan kewajibannya memimpin Kalbar hingga kepala daerah hasil Pilkada Kalbar 2018 terpilih dan dilantik.

"Mudah-mudahan penjabat sukses memimpin Kalbar. Kalbar ini kecil, kira-kira luasnya hanya setengah Pulau Jawa, lautnya. Letaknya juga sangat strategis, berhadapan dengan dengan laut Cina selatan, Malaysia," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Kalbar, Partai Demokrat Prioritaskan Usung Kader

Cornelis juga mengingatkan potensi konflik yang sering terjadi di daerahnya.

"Konflik selalu terjadi, sudah terjadi 17 kali. Tapi konflik agama tidak pernah terjadi. Kalaupun ada mungkin sekarang, karena diciptakan orang dari luar," kata dia.

Ia juga mengimbau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi, kabupaten/kota di Kalbar untuk bekerja sama dengan penjabat gubernur.

"Bupati, wali kota, dan SKPD agar taat dan patuh pada penjabat gubernur. Beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran," ujar Cornelis. 


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Close Ads X