Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras Mahal, Zulkifli Hasan Minta Ada Operasi Pasar Besar-besaran

Kompas.com - 14/01/2018, 13:21 WIB
Labib Zamani

Penulis

SOLO, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta pemerintah melakukan operasi pasar besar-besaran mengingat harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasaran naik.

"Tadi saya ke Pasar Gede, Solo, harga beras naik Rp 2.000-Rp 2.500 per kilogram. Rakyat mengurangi jatah pembelian. Sungguh menyedihkan. Pemerintah segera melakukan operasi pasar besar-besaran," kata Zulkifli dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan dan apel ranting para kader dan simpatisan PAN Se-Eks Karesidenan Surakarta di Gor Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/1/2018).

Agar harga beras turun dan kembali normal, Ketua MPR itu menyarankan kepada pemerintah untuk menghabiskan stok beras Bulog. Rakyat kasihan sudah dibebani dengan harga elpiji naik, listrik naik ditambah dengan harga beras naik.

"Kalau memang stok beras Bulog masih ada 2 juta, habiskan dulu agar harga beras kembali normal," ujarnya.

Baca juga: Kementan Sebut Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum

Zulkifli juga meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati terkait kebijakan impor beras. Menurut dia, Februari merupakan panen raya sehingga kebijakan impor beras tersebut justru akan menyengsarakan petani.

"Kalau mau beli pesan. Jangan didatangkan, tetapi taruh di luar negeri sebagai stok cadangan. Kalau masuk berbahaya. Petani bisa hancur karena harga beras anjlok. Boleh beli, tetapi taruh di luar," ucapnya.

Sebagai negara yang besar, sambung Zulkifli, sudah saatnya Indonesia berdaulat. Kekayaan alam yang ada harus dikelola dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com