Kompas.com - 05/01/2018, 23:32 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku tak tahu soal 'uang ketok' sebesar Rp 6 miliar untuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018.

"Saya sudah menyampaikan kepada yang penyerahan apa itu, dana uang itu, saya tidak tahu-menahu," kata Zumi usai diperiksa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Uang tersebut diberikan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III provinsi Jambi Saifudin, dan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik kepada anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono.

Zumi justru meminta awak media bertanya kepada penyidik lembaga antirasuah. 

"Silahkan tanyakan ke penyidik," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

Zumi hanya mengakui bahwa ia memberikan perintah kepada Erwan, Arfan, dan Saifudin dalam pengesahan R-APBD Jambi tahun anggaran 2018 itu.

(Baca juga : Ketua DPRD Bantah Adanya Uang Ketok Palu R-APBD Jambi 2018)

 

Menurut dia, perintah itu tak lain adalah ketiganya menjalankan tugas sesuai prosedur dan tak memberikan uang kepada anggota DPRD Jambi. 

"Saya sebagai atasan kan memberikan perintah. Perintahnya adalah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak menyalahi aturan, tadi juga saya sampaikan seperti itu (kepada penyidik KPK), " ucap dia. 

Kasus ini sendiri bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017 lalu.

Saat itu, tim KPK menangkap sejumlah orang, termasuk anak buah Gubernur Zumi Zola dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprov Jambi 2018.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
Kemendagri Tak Persoalkan Warga yang Sudah Terlanjur Pakai Nama Satu Kata

Kemendagri Tak Persoalkan Warga yang Sudah Terlanjur Pakai Nama Satu Kata

Nasional
Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Nasional
Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Nasional
Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Nasional
IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

Nasional
Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.