Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minggu, PDI-P Umumkan Cagub di Jabar dan Jateng

Kompas.com - 04/01/2018, 20:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bakal mendeklarasikan calon gubernur untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu (7/1/2018) besok.

Rencananya, deklarasi tersebut akan berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kami umumkan pada tanggal 7 (Januari)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Ia mengatakan deklarasi calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan diusung diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

(Baca juga : PDI-P Usung Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Gubernur di Pilgub Sumut)

 

Pengumuman dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB.

Hasto menyatakan, partainya bukan membatalkan pengumuman calon gubernur Jawa Tengah, yang awalnya direncanakan pada hari ini, berbarengan dengan empat provinsi yang dideklarasikan yakni Nusa Tenggara Barat, Lampung, Papua, dan Maluku Utara.

Menurutnya, PDI-P tak ingin perhatian masyarakat hanya terpaku pada Jawa Barat dan Jawa Tengah sebab menurut dia Indonesia tak hanya dua provinsi tersebut.

"Karena seluruh perhatian kan hanya di Jawa Barat dan kemudian Jawa Tengah. Padahal kita berbicara tentang Indonesia raya," lanjut Hasto.

Kompas TV PDI Perjuangan mengumumkan empat pasang bakal Cagub dan Cawagub yang akan diusung di Pilkada Serentak 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com