Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persilakan Hoaks yang Membangun, Ini Penjelasan Kepala Badan Siber

Kompas.com - 03/01/2018, 17:03 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi langsung menjadi perbincangan warganet setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018) hari ini.

Perbincangan warganet disebabkan salah satu pernyataan Djoko, yang kemudian mengundang sejumlah pertanyaan.

Dalam wawancara dengan wartawan usai pelantikan, Djoko mempersilakan masyarakat membuat kabar bohong atau hoaks selama itu membangun.

"Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya silakan saja," kata Djoko.

"Tapi jangan terlalu memprotes, menjelek-jelekkanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan. Saya rasa pelan-pelan dikurangi," kata dia.

(Baca: Kepala Badan Siber: Kalau Hoaks yang Membangun, Silakan Saja)

Warganet pun mempertanyakan seperti apa hoaks membangun yang dimaksud Djoko. Di media sosial Twitter pada Rabu sore ini, tagar #HoaxMembangun menjadi trending topic nomor 1, diikuti frasa "Kepala Badan Siber" di urutan ketiga.

Kompas.com pun menghubungi Djoko pada Rabu sore ini untuk menanyakan apa yang dimaksud hoaks membangun itu.

Berikut wawancara Kompas.com dan Djoko lewat sambungan telepon:

Tadi di Istana Kepresidenan Anda menyebut kalau hoaks yang membangun silakan saja. Maksudnya seperti apa?

Ya tentunya yang membantu memberikan masukan, ide, saran pada pemerintah. Yang bersifat konstruktif.

Walaupun itu hoaks? Bukankah menyebarkan hoaks sama seperti menyebarkan kabar tidak benar?

Ya makanya, justru kabar tidak benar itu kan penalaran kita kira-kira sifatnya apa, kan bisa kita lihat. Kalau menjatuhkan pemerintah, ujaran tidak baik, itu yang kita larang, kita redam.

Kalau hoaks yang sifatnya positif, yang mengkritik, itu saya rasa tidak apa-apa. Sharing sifatnya. Dan memang hoaks itu konotasinya negatif, tapi ada juga yang positif.

Contoh hoaks positif seperti apa?

Misalnya di Jakarta kan lagi banyak pembangunan jalan untuk infrastruktur. Jalan ditutup warga bingung mau lewat mana. Dari pihak pemerintah yang berwenang tidak ada solusi, jadi menimbulkan kemacetan kan. Kalau mau belok, berputar jauh sekali.

Nah ini kalau dikritik berarti sifatnya membangun supaya kita mencari solusi sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana.

Kompas TV Kementerian Komunikasi dan Informasi akan membentuk panitia pereda isu SARA di media sosial bersama platform penyedia media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com