Kompas.com - 31/12/2017, 09:57 WIB
Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) bersama Kepala BURT DPR Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) bersama Kepala BURT DPR Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

Di Rakornas PDI-P, Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, sepanjang tahun 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung. Hal itu tak lepas dari strategi pembangunan pemerintah yang tak jelas sejak awal.

"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon Revolusi Mental, seolah itu akan jadi blue print kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2017).

Semula, Fadli mengiria Revolusi Mental itu akan jadi sejenis gagasan untuk pembangunan sumber daya manusia dari David Korten. Gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan.

Baca juga : Anggaran Infrastruktur Turun, DPR Salahkan Pemerintah

"Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon Revolusi Mental tersebut," kata Fadli.

Inkonsistensi juga, lanjut Fadli, bisa dilihat dari jargon pembangunan maritim. Ia melihat, pemerintah justru lebih fokus membangun infrastruktur di darat.

"Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta," ujar Fadli.

Bagi Fadli, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.

Baca juga :  Di Rakornas PDI-P, Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.

"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel, lanjut Fadli, menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan. Menurut dia, pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.

Baca juga : LIPI: Jokowi Belum Bangun Infrastruktur Sosial Budaya di Papua

“Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak," ujar dia.

Dengan kondisi ini, Fadli meminta Jokowi mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Pemerintah harus mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini.

"Jika tidak, Jokowinomics akan dikenang sebagai kegagalan," kata Fadli.

Kompas TV Hasil dari pembangunan insfrastruktur baru bisa dinikmati di masa datang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.