Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla dan Keluarga Akan Rayakan Tahun Baru di Bali

Kompas.com - 27/12/2017, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghabiskan liburan tahun baru di Bali. Rencananya, Kalla akan mengabiskan waktu liburan bersama kelurga di Pulau Dewata dari 29 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018.

Kalla mengatakan memilih liburan di Bali karena keindahannya.

"Ya, Bali indah dan tenang," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu, (27/12/2017).

Selain itu, Kalla mengaku ingin membuktikan bahwa Bali kini aman dijadikan tempat untuk berlibur pasca erupsi Gunung Agung, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Menhub Pastikan Letusan Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan ke Bali

"Mengajak masyarakat bahwa Bali itu tidak berbahaya, jangan ada Gunung Agung itu seakan-akan seluruh Bali darurat, yang darurat hanya sektar 10 km, itu untuk diketahui, bukan Bali secara keseluruhan," katanya.

Sementara itu, menjelang pergantian tahun, Kalla berharap ‎tahun 2018 menjadi lebih baik untuk Indonesia. Dia berharap situasi kemanan semakin kondusif, politik semakin baik, serta ekonomi dapat terus tumbuh.

‎"Ya tentu yang terbaik untuk kehidupan kita, lebih baik, apakah dalam ekonomi, dalam politik, tahun depan lebih baik daripada hari ini dan juga ada kemajuan pertumbuhan ekonomi lebih baik, itu harapan kita," pungkasnya.

Catatan:
Artikel ini sudah ditayangkan sebelumnya di Tribunnews.com dengan judul "Liburan Tahun Baru di Bali, JK Ingin Buktikan Aman".

 

Kompas TV Selama dua hari, terjadi erupsi efusif di Gunung Agung.



 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com