Gerindra, PKS, dan PAN Usung Pangkostrad Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional sepakat berkoalisi di pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.

Ketiga partai memutuskan mengusung Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Edy akan dipasangkan dengan tokoh muda Sumut, Musa Rajekshah.

"Sudah konfirm ke Edy Rumah-Musa Rajekshah," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada Kompas.com, Selasa (26/12/2017).

Eddy mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan komunikasi intensif yang dibangun ketiga parpol selama ini. Namun, keputusan akhir diambil dalam pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Presiden PKS Sohibul Iman, pada Minggu (24/12/2017) kemarin di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Baca juga : Panglima TNI Izinkan Pangkostrad Edy Rahmayadi Maju di Pilgub Sumut

Dengan berkoalisi, tiga partai memiliki 32 kursi DPRD Sumut, jauh lebih besar dari syarat minimum sebesar 20 kursi. Rinciannya, Partai Gerindra (13 kursi), PKS (9 kursi), dan PAN (6 kursi).

Eddy mengatakan, saat ini Edy Rahmayadi memang belum mundur dari TNI. Pengunduran diri baru dilakukan setelah pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran pasangan calon baru akan dibuka pada awal Januari mendatang.

"Kalau daftar otomatis mundur," kata Eddy.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya tak mempermasalahkan rencana Pangkostrad Edy Rahmayadi untuk pensiun dini dan maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018. Hadi menilai hal tersebut merupakan hak yang dimiliki Edy sebagai warga negara.

Baca juga : Hanya Ingin Jadi Cagub, Ini Alasan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi

"Ya, haknya. Haknya Pangkostrad," kata Marsekal Hadi di Monas, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Fadhilah mengatakan, pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa Panglima TNI sudah memberikan izin kepada Edy untuk pensiun diri dan maju Pilgub Sumut.

"Prinsipnya Panglima mengizinkan, saat ini administrasi sedang berproses sesuai prosedur yang berlaku," kata Fadhilah.