Fadli Zon Anggap Wajar Langkah Pangkostrad Dekati Partai untuk Pilkada Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi mendekati beberapa partai untuk maju Pilkada Sumatera Utara.

Menurut Fadli, sepanjang belum terdaftar sebagai calon kepala daerah, anggota TNI tak diwajibkan mundur.

"Ya kalau itu pasti ada ketentuannya aturannya pada saatnya harus mndur. Kalau dia mencalonkan diri dan masuk tahapan pilkada, pasti akan mengundurkan diri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca juga: Pilkada Sumut, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Dekati 13 Partai

Ia mengatakan, pidato Presiden Jokowi yang menyinggung netralitas TNI sebagai suatu hal yang normatif. 

KRISTIANTO PURNOMO Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi komandan upacara peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Fadli mengatakan pidato Presiden yang meminta TNI harus netral merupakan penegasan, bukan sindiran.

Hal tersebut, kata Fadli, telah dijawab Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesaat sebelum memotong tumpeng bahwa TNI tetap netral.

"Itu hanya menegaskan saja posisi TNI dalam ketatanegaraan kita dalam hubungan antarlembaga yang ada sebagai tentara yang netral, tidak berpolitik," lanjut Fadli.

Tak terlibat politik praktis

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Baca: Hanya Ingin Jadi Cagub, Ini Alasan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi

Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Dalam amanatnya, ia menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.

"Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.