Hindari Kegaduhan, Jokowi Diyakini Tak Akan Copot Airlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo tidak akan mencopot Airlangga dari menteri perindustrian, meskipun yang bersangkutan saat ini sudah menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar.

Arya menyadari Jokowi pernah berkomitmen agar menterinya tak rangkap jabatan di parpol. Namun, Arya menilai Jokowi akan mempertahankan Airlangga karena saat ini kondisinya berbeda dengan awal pemerintahan.

"Jokowi lebih berpikir bagaimana psikologis politik yang terjadi bila Airlangga dicopot. Airlangga baru dikukuhkan (sebagai Ketum Golkar), bila dicopot, maka ada reshuffle, dan bila reshuffle, kondisi Golkar bisa bergejolak," ucap dia.

Menurut dia, Jokowi tentu lebih menginginkan agar tidak ada gejolak politik di akhir masa jabatannya. Karena itu, Arya memprediksi Jokowi lebih mempertimbangkan tetap mempertahankan Airlangga sebagai menteri Perindustrian.

Baca juga : Fadli Zon Nilai Jokowi Jilat Ludah Sendiri jika Airlangga Tak Dicopot

"Tak hanya Golkar yang mungkin gaduh (bila Arilangga dicopot) imbasnya akan kepada relasi Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah yang lain. Karena Presiden sadar betul, bila reshuffle dilakukan, akan kuras energi publik dan elit," ucapnya.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.

Arya menambahkan, tidak ada aturan yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Tak hanya Airlangga, sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua umum partai pernah merangkap jabatan menteri di pemerintahan.

"Dulu ketika Pak JK menjabat Wapres di era pemerintah SBY, beliau merangkap Ketum Golkar, lalu a ada Cak Imin (Ketum PKB) yang menjadi Menaker. Jadi memang tak ada aturan baku tentang rangkap jabatan ketum Parpol dan di eksekutif," kata Arya saat dihubungi, Sabtu (23/12/2017).

Baca juga : Golkar Resmi Daftarkan Airlangga Hartarto di Kemenkumham

Justru kata Arya, beberapa menteri yang merangkap jabatan ketua umum partai mempunyai kinerja yang cukup baik, sehingga mampu bertahan sejak pertama dilantik hingga akhir periode pemerintahan.

"Pak JK, beliau tetap mampu memimpin Golkar walau saat itu berstatus Wakil Presiden. Jadi memang belum ada temuan atau kajian yang menunjukkan rangkap jabatan menteri dan parpol itu pengaruhi kinerja, belum ada," kata dia.

Airlangga menjabat sebagai ketua umum Golkar setelah terpilih dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu (13/12/2017). Airlangga lalu dikukuhkan sebagai ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rabu (20/12/2017) pagi.

Sejauh ini, belum ada pernyataan Airlangga akan mundur dari jabatannya sebagai perindustrian. Airlangga justru menyerahkan posisinya kepada Presiden. Presiden juga belum menyatakan akan mencopot Airlangga.

Baca juga : Satu Suara Beringin untuk Airlangga Hartarto