Sri Mulyani Klaim Tak Ada Lagi Korupsi Sistemik di Ditjen Pajak

Kompas.com - 06/12/2017, 14:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam talkshow peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam talkshow peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, tidak ada lagi korupsi yang sistemik di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

Jika masih ada perilaku korup, menurut dia, sifatnya hanya individual sporadis.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memberikan nilai tujuh kepada Ditjen Pajak dalam hal antikorupsi.

Angka ini terbilang tinggi karena Ditjen Pajak berangkat dari level yang sangat rendah.

Sri Mulyani mencontohkan, kasus korupsi Gayus Tambunan telah membuat reputasi Ditjen Pajak porak poranda.

Buktinya, istilah "Gayus-Gayus Lain" dijadikan label bagi aparatur Ditjen Pajak yang terseret kasus serupa.

"Memang start from zaman jahiliah. Menurut saya, nilainya di angka tujuh. Kenapa saya katakan begitu? Karena korupsinya enggak sistemik lagi," kata Sri Mulyanil dalam lokakarya peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Jakarta, Rabu (5/12/2017).

Baca: Harapan Sri Mulyani kepada Ditjen Pajak pada Peringatan Hari Antikorupsi

Menurut Sri Mulyani, pada masa lalu, sistem yang dibangun membuat perilaku koruptif tumbuh subur. Saat ini, sistem tersebut sudah lenyap.

"Sehingga yang terjadi adalah korupsi yang sifatnya individual sporadis. Kalau individual sporadis, harusnya lebih bisa ditangani," lanjutnya.

Kepada aparatur Ditjen Pajak, Sri Mulyani menekan agar mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, orang lain, dan wajib pajak.

Integritas yang sifatnya personal dan institusional juga harus dibangun, salah satunya melalui perangkat aturan teknis.

Misalnya, account representative (AR) pajak tidak diperbolehkan bertemu dengan wajib pajak di tempat-tempat yang tidak resmi (official).

"Masalah integrity, itu harus diterjemahkan menjadi SOP sehingga tidak menjadi sesuatu yang abstrak," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X