Sri Mulyani Klaim Tak Ada Lagi Korupsi Sistemik di Ditjen Pajak

Kompas.com - 06/12/2017, 14:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam talkshow peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam talkshow peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, tidak ada lagi korupsi yang sistemik di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

Jika masih ada perilaku korup, menurut dia, sifatnya hanya individual sporadis.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memberikan nilai tujuh kepada Ditjen Pajak dalam hal antikorupsi.

Angka ini terbilang tinggi karena Ditjen Pajak berangkat dari level yang sangat rendah.

Sri Mulyani mencontohkan, kasus korupsi Gayus Tambunan telah membuat reputasi Ditjen Pajak porak poranda.

Buktinya, istilah "Gayus-Gayus Lain" dijadikan label bagi aparatur Ditjen Pajak yang terseret kasus serupa.

"Memang start from zaman jahiliah. Menurut saya, nilainya di angka tujuh. Kenapa saya katakan begitu? Karena korupsinya enggak sistemik lagi," kata Sri Mulyanil dalam lokakarya peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Jakarta, Rabu (5/12/2017).

Baca: Harapan Sri Mulyani kepada Ditjen Pajak pada Peringatan Hari Antikorupsi

Menurut Sri Mulyani, pada masa lalu, sistem yang dibangun membuat perilaku koruptif tumbuh subur. Saat ini, sistem tersebut sudah lenyap.

"Sehingga yang terjadi adalah korupsi yang sifatnya individual sporadis. Kalau individual sporadis, harusnya lebih bisa ditangani," lanjutnya.

Kepada aparatur Ditjen Pajak, Sri Mulyani menekan agar mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, orang lain, dan wajib pajak.

Integritas yang sifatnya personal dan institusional juga harus dibangun, salah satunya melalui perangkat aturan teknis.

Misalnya, account representative (AR) pajak tidak diperbolehkan bertemu dengan wajib pajak di tempat-tempat yang tidak resmi (official).

"Masalah integrity, itu harus diterjemahkan menjadi SOP sehingga tidak menjadi sesuatu yang abstrak," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X