Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Sri Mulyani kepada Ditjen Pajak pada Peringatan Hari Anti-korupsi

Kompas.com - 06/12/2017, 11:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus memperbaiki persepsi masyarakat bahwa DJP adalah institusi yang bersih dan anti-korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam talkshow peringatan Hari Anti-korupsi Internasional yang digelar di Kantor DJP Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/12/2017).

"Saya meminta DJP refleksi, evaluasi terhadap apa yang selama ini belum dicapai. Apa yang belum tercapai? Persepsi bahwa DJP adalah institusi terbaik dan bersih," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menurut Sri Mulyani, saat ini, Ditjen Pajak sudah jauh lebih baik dibandingkan satu dekade silam dalam hal anti-korupsi. Jika dinilai dalam skala 1-10, nilainya berada pada level tujuh.

Sri Mulyani mengatakan, "kenaikan kelas" DJP ini tidak lepas dari dukungan politik Presiden dan Menteri Keuangan untuk membangun sistem yang intoleran terhadap perilaku koruptif.

Selain itu, integritas aparatur DJP juga harus terus ditingkatkan melalui perbaikan kesejahteraan.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberi nilai 7,5 untuk Ditjen Pajak dalam hal anti-korupsi.

Untuk naik ke level yang lebih tinggi, Saut menyarankan, ada standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pegangan aparatur Ditjen Pajak dalam memberikan layanan.

"Kalau bicara cegah korupsi dari diri sendiri itu ada nilai-nilai, seperti pengorbanan, kesetiakawanan, jujur, mandiri, dan disiplin," ujar Saut.

Kompas TV Ditjen Pajak Perangi “Suap Pegawai”
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com