Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Ingin Anak Muda Lebih Inovatif, Tak Memilih Jadi PNS

Kompas.com - 05/12/2017, 05:21 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin anak muda Indonesia inovatif dalam menciptakan peluang usaha baru melalui teknologi informasi atau perusahaan start up seperti di Silicon Valley, Amerika Serikat.

"Kita lihat di Silicon Valley di AS, bagaimana menggabungkan pendidikan, teknologi dengan dunia usaha anak-anak muda yang inovatif," kata Kalla di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2017).

Kalla pun ingin akan ada kepala daerah yang punya perhatian dan mimpi yang sama untuk membangun "Silicon Valley" baru di Indonesia. Harapannya, hal tersebut akan bisa memajukan Indonesia dari segi teknologi.

"Saya harap pemerintah daerah juga bersama-sama bagaimana membentuk suatu Silicon Valley yang membuat bermacam-macam. Sehingga anak-anak muda yang kreatif dapat bekerja bersama dan nyaman karena semua inovator itu tidak punya jam kerja," kata dia.

(Baca juga: Wapres Ingin Ulama Langsung Beri Contoh Peningkatan Ekonomi Masyarakat)

Saat ini, anak-anak muda di Tanah Air, "mau, tak mau" harus menciptakan peluang wirausaha baru, khsususnya di bidang teknologi tersebut. Tujuannya, agar selamanya Indonesia tak hanya menjadi "konsumen" perusahaan-perusahaan teknologi asing.

"Itu prinsip yang apabila tidak kita ajarkan kepada mahasiswa kita akan tetap menjadi konsumen," kata Kalla.

Untuk itu, Kalla menegaskan, ia ingin anak-anak muda Indonesia usai lulus kuliah tak berbondong-bondong ikut masuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Bagaimana anak muda tidak lagi memilih menjadi PNS. Anak-anak kita yang lulus ini, dia harus bekerja sebagai pengusaha sendiri," ucap Kalla.

"Tapi harus mempunyai ide yang harus dikembangkan bersama-sama. Lihatlah sekali lagi sejarah Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com