Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Pencapaian KPK, tapi Jangan Tutup Mata pada Kekurangannya

Kompas.com - 04/12/2017, 19:09 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Arsul Sani menilai bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki banyak kekurangan yang harus dievaluasi dalam agenda pemberantasan korupsi.

Menurut Arsul, KPK terlalu menikmati dukungan dari publik dan pemberitaan dari media massa mainstream, sehingga tidak mampu untuk mengintrospeksi diri untuk membenahi kekurangannya tersebut.

"KPK tidak berjiwa besar untuk melakukan introspeksi diri karena menikmati dukungan publik. Kekurangannya KPK secara umum adalah karena menikmati dukungan publik yang tinggi, menikmati ruang pemberitaan dari media mainstream maka kekurangannya sulit untuk introspeksi diri," ujar Arsul dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memotret Kinerja KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

(Baca juga : Lawan Korupsi, Puluhan Ribu Warga Israel Gelar Demonstrasi)

Arsul mengakui banyak hal terkait agenda pemberantasan korupsi yang patut diapresiasi. Meski demikian, publik juga tidak bisa menutup mata dengan adanya kekurangan yang harus diperbaiki oleh lembaga antirasuah tersebut.

Ia menyoroti penegakan hukum KPK yang tidak berjalan baik dalam mengusus kasus-kasus besar. Arsul pun mencontohkan inkonsistensi KPK dalam mengusut kasus korupsi Bank Century.

KPK, menurut Arsul, seharusnya berani mengusut tujuh orang yang disebut dalam dakwaan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, ikut terlihat dalam kasus tersebut.

Namun, satu tahun sejak vonis terhadap Budi Mulya dijatuhkan, KPK tak juga mengusus tuntas kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 7 triliun.

"Alasan KPK saat rapat kerja dengan DPR waktu itu menunggu inkracht-nya kasus Budi Mulya. Itu masuk logika. Tapi sudah satu tahun lebih inkracht, tidak ada tindak lanjutnya. Lalu kasus lainnya kapan," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Kompas TV Operasi Tangkap Tangan di Jambi membuat pihak KPK kecewa, karena sebelumnya sudah memperingatkan pemerintah Jambi untuk serius dalam APBD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com