Pemprov Jambi Sudah Diingatkan, tetapi Korupsi Tetap Terjadi - Kompas.com

Pemprov Jambi Sudah Diingatkan, tetapi Korupsi Tetap Terjadi

Kompas.com - 30/11/2017, 15:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir dalam acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir dalam acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum mau banyak komentar tentang kasus korupsi pejabat daerah di Jambi yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Meski begitu, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya terus-terusan mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk berhati-hati bahaya korupsi.

"Area rawan korupsi itu satu perencanaan anggaran, di situ lah peran pemerintah dan DPRD. Area rawan ke dua hibah dan dana Bansos, ketiga adalah retribusi dan pajak. Area rawan keempat adalan pembelian barang dan jasa," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

"Itu sudah kami ingatkan terus. Nah, Jambi itu masuk dalam konteks perencanaan anggaran berarti ada dua pihak yaitu oknum DPRD dan oknum Pemdanya," sambung dia.

(Baca juga : KPK Tahan Empat Tersangka Kasus Dugaan Suap APBD Jambi )

Sebelumnya, pada Selasa (28/11/2017), KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin; pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, dan satu tersangka penerima suap yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.

Uang sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Menurut KPK, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD.


EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional

Close Ads X