Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Bangun PPPAT, Apa Itu?

Kompas.com - 01/12/2017, 11:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan merealisasikan pembangunan Pusat Penelitian, Pengembangan dan Layanan Anak Terpadu (PPPAT).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pembangunan PPPAT tersebut merupakan respons dari angka kekerasan terhadap anak di Indonesia yang mengkhawatirkan.

"Pekan pertama Desember 2017, Kemensos akan mendirikan (PPPAT) Yogyakarta," ujar Khofifah melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/12/2017).

(Baca juga : Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Harus Dimulai dari Keluarga Inti)

 

PPPAT ini adalah transformasi dari lembaga sebelumnya, yakni Balai Penelitian Pengembangan dan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta.

"(PPPAT) nantinya akan memberikan layanan secara holistik dan terintegrasi," lanjut Khofifah.

Sebagai contoh, anak korban kekerasan yang datang pertama kali ke layanan PPPAT ini akan mengikuti program prakondisi. Petugas rehabilitasi akan memeriksa kondisi psikologis si anak.

(Baca juga : Kebanyakan Anak Korban Kekerasan Seksual Berperangai Pendiam)

Usai itu, si anak mengikuti program pemulihan, yakni dengan memberikan berbagai keterampilan, vocational training hingga olahraga. Seluruhnya disesuaikan dengan karakteristik dan minat si anak.

"Di PPPAT ini juga diberikan layanan psikososial anak. Kondisi setiap anak akan terus dipantau hingga yang bersangkutan sembuh atau semakin menunjukan perkembangan baik. Itu semuanya dilakukan secara terpadu," ujar Khofifah.

Terdapat pula galeri seni pada PPPAT ini. Hasil karya si anak akan dipajang di sana. Hal tersebut diperlukan untuk membangkitkan kepercayaan diri si anak.

Baca juga : Khofifah Sebut 4 Faktor Ini Jadikan Anak Pelaku Kejahatan Seksual

 

Pembangunan PPPAT diperkirakan akan selesai akhir tahun 2018. Pembiayaan fisik sekaligus penyediaan peralatan bersumber dari Tahir Foundation. Kemensos akan fokus pada sumber daya manusia pelayanan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com