Kompas.com - 01/12/2017, 10:58 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (22/9/2017). KOMPAS.com/Ahmad WinarnoMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (22/9/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerjasama dengan End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Childern for Sexual Purpose Indonesia menunjukan fakta yang menyedihkan tentang kekerasan seksual pada anak-anak.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, korban kekerasan seksual merupakan anak-anak berusia 5 sampai 17 tahun. Faktor utama kekerasan itu terjadi adalah pornografi.

"Faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual adalah pornografi (43 persen). Kedua, faktor pengaruh teman (33 persen). Ketiga faktor pengaruh narkoba/obat (11 persen). Keempat, pengaruh historis, pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10 persen) dan pengaruh keluarga (10 persen)," ujar Khofifah, Jumat (1/12/2017).

Khofifah menegaskan, sebenarnya negara telah memiliki instrumen demi mencegah tindakan kekerasan seksual sesama anak.

(Baca juga : Kebanyakan Anak Korban Kekerasan Seksual Berperangai Pendiam)

Dari sisi regulasi, ada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan UU itu mengalami penyempurnaan sampai dua kali.

Selain itu, Kementerian Sosial juga memiliki panti rehabilitasi bagi anak yang mengalamai trauma akibat kekerasan seksual.

Namun demikian, segala instrumen ini tidak akan cukup jika kampanye antikekerasan seksual terhadap anak tidak diperluas dan diperdalam di tengah masyarakat, khususnya dalam keluarga inti.

"Dari hasil penelitian, 55 persen pelaku berasal dari keluarga utuh. Artinya ayah dan ibunya ada. Maka kedua orangtualah yang juga harus berperan maksimal dalam memberikan perlindungan. Misalnya, menanamkan pemahaman kepada anak bahwa mereka memiliki bagian intim yang tidak boleh disentuh oang lain, terutama orang yang tidak dikenal," ujar Khofifah.

(Baca juga : Khofifah Sebut 4 Faktor Ini Jadikan Anak Pelaku Kejahatan Seksual)

Khofifah juga menyoroti penggunaan internet pada anak. Sebab, internet merupakan salah satu 'gerbang' ke konten-konten pornografi.

"Pembatasan ini bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara anak dengan orangtua dan dengan pengawalan orangtua. Misalnya, boleh mengakses internet namun dibatasi hanya tayangan anak, boleh pegang gawai pada jam tertentu. Misalnya setelah belajar atau setelah berhasil mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas sekolah," ujar Khofifah.

Orangtua juga harus tidak kalah pintar dengan anak. Misalnya membatasi aplikasi yang boleh diunduh ponsel anak, yakni dengan memanfaatkan fitur pengunci aplikasi yang ada di setiap gawai.

"Intinya semua pihak harus turun tangan dengan penuh kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada anak agar mereka tdak menjadi pelaku atau korban," ujar Khofifah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X