BNPB: Sudah Tampak Ada Potensi Letusan Besar Gunung Agung

Kompas.com - 27/11/2017, 12:52 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat memberikan keterangan di ruang Pusdalops, Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat memberikan keterangan di ruang Pusdalops, Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (27/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tingkat erupsi Gunung Agung saat ini meningkat dari fase freatik ke magmatik semenjak sinar api di puncak teramati pada Sabtu (25/11/2017) pukul 21.00 WITA.

Kepulan abu yang menerus, kadang-kadang disertai erupsi eksplosif, dan suara dentuman lemah terdengar sampai jarak 12 kilometer dari puncak serta sinar api yang semakin sering teramati pada malam berikutnya menjadi penanda potensi letusan yang lebih besar akan segera terjadi.

"Pos pengamatan Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, melaporkan, secara visual gunung jelas. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 2.500-3.000 meter di atas puncak kawah," kata Sutopo saat memberikan keterangan di ruang Pusdalops, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin (27/11/2017).

(Baca juga: Dinaikkan dari Level Siaga, Kini Gunung Agung Berstatus Awas)

"Sampai hari ini, erupsi fase magmatik disertai kepulan abu tebal menerus mencapai ketinggian 2.000-3.400 meter dari puncak," ia melanjutkan.

Oleh karena itu, kata Sutopo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Agung dari Siaga (level 3) menjadi Awas (level 4) terhitung sejak Senin 27/11/2017 pukul 06:00 WITA.

Hal tersebut untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko bencana akibat erupsi gunung yang terus meningkat.

"Status Awas adalah status tertinggi dalam status gunung api," ujar Sutopo.

(Baca juga: TNI Siap Lakukan Evakuasi Warga di Sekitar Gunung Agung)

BNPB mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Agung dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di zona perkiraan bahaya, yakni di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area dalam radius 8 kilometer dari kawah gunung dan perluasan sektoral ke arah utara, timur laut, tenggara, selatan, dan barat daya sejauh 10 kilometer.

"Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual," kata Sutopo.

Menurut Sutopo, BNPB telah mengoordinasikan potensi nasional dari TNI, Polri, Basarnas, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BUMN, dan lainnya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan erupsi Gunung Agung.

Posko Pendampingan Nasional telah diaktivasi di Kabupaten Karangasem. BPBD bersama unsur lainnya terus melakukan penanganan darurat erupsi Gunung Agung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X