KPK: Kesimpulan IDI, Setya Novanto Dapat Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyimpulkan kondisi Novanto memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

"Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan IDI yang menyatakan SN fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan," ujar Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

(Baca juga: Jalan Panjang Setya Novanto hingga Pakai Rompi Oranye)

Novanto menjalani serangkaian tes kesehatan dari IDI di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Sebelum dirawat di RSCM, Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan mobil pada Kamis (16/11/2017) malam.

Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau.

Tes kesehatan tersebut dilakukan sekitar 10 dokter dari IDI. Sementara Novanto didampingi istri dan anggota keluarga lain saat menjalani tes.

(Baca juga: Setya Novanto Minta Perlindungan, Ini Jawaban Jokowi)

Dalam pemeriksaan, lanjut Febri, Novanto bersedia menandatangani berita acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan.

Novanto resmi menjadi tahanan KPK selama 20 hari terhitung sejak 19 November 2017.

Selain itu, penyidik KPK menyampaikan hak-hak Novanto sebagai tersangka dan perkara yang sedang disangkakan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto mampu merespons pertanyaan penyidik dengan wajar.

"Disampaikan kepada yang bersangkutan tentang hak-hak tersangka dan perkara yang sedang disangkakan kepada SN. Pertanyaan yang diajukan pun direspons dengan wajar," ucap Febri.

(Baca juga: Novanto: Saya Baru Sekali Dipanggil Tersangka Sudah Ditangkap)

Novanto sebelumnya berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka kasus e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.