Kompas.com - 10/11/2017, 20:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Kemitraan dan aktivis Gabungan Masyarakat Sipil Pendukung KPK, Wahidah Suaib, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto agar tidak melakukan manuver-manuver terkait proses hukum yang tengah berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua adalah simbol bagi DPR.

"Sampai kapan publik resisten terhadap DPR karena ulah satu pimpinan seperti ini? Saya berharap ada kegerahan bersama anggota DPR. Ada kegerahan anggota MKD bahwa ini potensi yang merusak DPR," kata Wahidah, dalam diskusi di Formappi, Jakarta Jumat (10/11/2017).

Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Dalam sejumlah kasus yang diduga melibatkan dirinya, Novanto dinilai melakukan berbagai cara untuk berkelit. 

Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Kasus E-KTP

Ia juga menyoroti serangan balik terhadap Pimpinan KPK terkait laporan ke polisi yang diajukan pengacara Novanto. 

"Setiap kali tensi, tekanan terhadap terduga koruptor besar ini menguat, selalu ada serangan balik yang mungkin mencari korban," kata Wahidah. 

Dalam kasus e-KTP, Novanto pernah berstatus tersangka. Status ini dibatalkan setelah ia memenangkan gugatan praperadilan. 

Novanto pernah mengirim surat ke KPK dengan menggunakan logo DPR dan tanda tangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk meminta penundaan penyidikan kasusnya. Terakhir, saat dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK beberapa hari lalu, Novanto melalui Setjen DPR mengirimkan surat ke KPK dan menyatakan pemanggilannya harus dengan izin Presiden. 

Baca juga : Setya Novanto Tersangka Lagi, Ini 13 Fakta yang Terungkap di Pengadilan

"Paska-kasus MKD pertama (saat kasus Freeport), sangat layak Novanto dipersoalkan di MKD dengan terbitnya surat Sekjen DPR kepada KPK yang bilang bahwa pemeriksaan terhadap Novanto atas izin Presiden," ujar Wahidah.

Padahal, Pimpinan DPR yang lain menyebutkan bahwa diterbitkannya surat tersebut merupakan upaya Novanto sendiri.

 "Jadi patut diduga Novanto menyalahgunakan lagi kekuasaannya untuk kepentingan individu," ujar Wahidah.

Ia mengingatkan, yang perlu dilakukan DPR saat ini adalah menjaga kehormatan lembaga. 

"Karena hampir semua fraksi disebut di situ. Tapi kan marwah DPR juga perlu dijaga," kata dia. 

Kompas TV Pemeriksaan saksi sudah melibatkan anggota DPR, swasta, dan pegawai kementerian.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

Nasional
24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Nasional
Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Nasional
Undang-undang Darurat Sajam

Undang-undang Darurat Sajam

Nasional
Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Nasional
Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Nasional
Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Nasional
Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Nasional
Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.