Warganet Teken Petisi Hentikan Kasus Penyebar Meme Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengguna internet ramai-ramai menandatangani petisi meminta Polri menghentikan penyidikan terhadap warganet yang menyebarkan meme Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Petisi yang digalang melalui situs change.org itu dibuat  DamarJuniarto, Regional Coordinator SAFEnet, Senin (6/11/2017) sore.

Petisi ditujukan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Setya Novanto, dan pengacaranya, Friedrich Yunadi.

Dalam petisi tersebut, Damar menjabarkan adanya 32 akun media sosial yang dilaporkan Novanto kepada polisi karena menyebarkan meme Setya Novanto.

Baca: Selama Ada Bukti yang Cukup, Penyebar Meme Novanto Bisa Dipidana

Satu di antaranya, warganet yang berinisial DKA, sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Dimas Jarot Bayu Pegiat Forum Komunikasi Digital, Damar Juniarto di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (14/11/2016).

"Ini kan cuma bercandaan anak medsos... Apa layak yang begini dimasukkan ke penjara?" tulis Damar.

Damar menilai, kriminalisasi terhadap warganet ini tak terlepas dari peliknya pasal defamasi atau pencemaran nama baik yang ada di UU ITE dan KUHP.

Menurut dia, ini merupakan pasal kolonial yang dipertahankan untuk melindungi orang-orang berkuasa.

"Jadinya yang warga biasa bisa dipenjara cuma karena ada penguasa yang baper," katanya.

Baca: Ada 32 Akun Medsos yang Dilaporkan Terkait Meme Setya Novanto

Padahal, menurut dia, pasal ini sudah direvisi setahun lalu dengan menurunkan ancaman pidana menjadi empat tahun dan atau denda Rp 750 juta dan tambahan penjelasan bahwa pasal ini harus merujuk pada Pasal 310-311 KUHP.

Artinya, polisi tidak bisa lagi menangkap dan menahan seseorang yang diduga melanggar pasal ini sewaktu-waktu, kecuali alasan subyektif, yakni orangnya akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

"Artinya apa? Ini adalah bukti bagaimana pasal defamasi dipelintir menjadi pasal pembungkaman ekspresi," katanya.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Damar, semakin banyak pejabat publik yang mengirim warga ke penjara karena baper.

Oleh karena itu, petisi ini dibuat dengan pesan untuk segera cabut aduan polisi karena menyebarkan satir bukan tindakan pidana/kriminal.

"Juga ke kepolisian agar tidak melanjutkan kasus ini," katanya.

Baru 6 jam petisi tersebut dibuat, netizen yang menandatangani sudah lebih dari 15.000 orang dan jumlahnya terus bertambah.