Mendagri Minta Kepala Daerah Ikut Wujudkan Indonesia Poros Maritim

Kompas.com - 03/11/2017, 16:50 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemadam kebakaran tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemadam kebakaran tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan, mengalokasikan anggaran lebih pada sektor tersebut.

Hal ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Memang (sejumlah pemerintah daerah) kalau itu harus didorong. Selatan Jawa, utara Jawa, Maluku Utara, Kepulauan Riau," ujar Tjahjo saat  ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017) siang.


Tjahjo menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti sudah sangat gencar dalam mewujudkan program Presiden itu.

Mulai dari penegakan hukum di laut dengan cara menenggelamkan kapal pencuri ikan, membangun sentra perikanan hingga memodernisasi alat-alat penangkap ikan milik nelayan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan  dan perikanan juga mesti terintegerasi dengan program tersebut.

"Yang paling penting program pusat dan daerah itu terintegerasi. Pembangunan infrastrukturnya jalan. Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan juga. Jaring, cold storage, pemasarannya," ujar Tjahjo.

Baca juga : (Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?)

 

Ia pun dalam setiap kesempatan bertemu kepala daerah mengingatkan agar pemerintah daerah itu terintegerasi dengan program pemerintah pusat.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengungkapkan kegelisahannya mengenai implementasi konsep Indonesia poros maritim dunia.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Nasional
Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar

Nasional
Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Nasional
MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

MK Tolak Gugatan Tsamara dan Faldo soal Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Merasa Diteriaki, 2 Pria Keroyok DJ Wanita di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X