Mendagri Minta Kepala Daerah Ikut Wujudkan Indonesia Poros Maritim

Kompas.com - 03/11/2017, 16:50 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemadam kebakaran tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemadam kebakaran tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan, mengalokasikan anggaran lebih pada sektor tersebut.

Hal ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Memang (sejumlah pemerintah daerah) kalau itu harus didorong. Selatan Jawa, utara Jawa, Maluku Utara, Kepulauan Riau," ujar Tjahjo saat  ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017) siang.

Tjahjo menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti sudah sangat gencar dalam mewujudkan program Presiden itu.

Mulai dari penegakan hukum di laut dengan cara menenggelamkan kapal pencuri ikan, membangun sentra perikanan hingga memodernisasi alat-alat penangkap ikan milik nelayan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang memiliki potensi di sektor kelautan  dan perikanan juga mesti terintegerasi dengan program tersebut.

"Yang paling penting program pusat dan daerah itu terintegerasi. Pembangunan infrastrukturnya jalan. Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan juga. Jaring, cold storage, pemasarannya," ujar Tjahjo.

Baca juga : (Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?)

 

Ia pun dalam setiap kesempatan bertemu kepala daerah mengingatkan agar pemerintah daerah itu terintegerasi dengan program pemerintah pusat.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengungkapkan kegelisahannya mengenai implementasi konsep Indonesia poros maritim dunia.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Nasional
Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Nasional
4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X