Bertemu Jokowi, Petani Tembakau Minta Kebijakan yang Tak Menyakiti

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) diundang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Para petani pun langsung mengungkapkan keluh kesah mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang membuat mereka kesulitan selama ini.

"Kami sampaikan, berikan kebijakan yang tidak saling menyakiti agar semuanya berjalan," kata Ketua APTI Agus Pamudji usai pertemuan.

Salah satu yang selama ini menyulitkan para petani adalah kebijakan impor tembakau. Menurut Agus, selama ini pemerintah masih membuka lebar keran impor tembakau sehingga merugikan petani tembakau lokal.

(Baca juga: Ini Strategi Pemerintah agar Petani Tembakau Tak Rugi meski Ada Impor)

Oleh karena itu, para petani meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan impor.

"Pemerintah untuk segera membuat kebijakan tentang pengaturan importasi tembakau. Karena selama ini keran impor tembakau masih terbuka lebar," kata Agus.

Keluhan serupa disampaikan Ketua APTI Jawa Tengah, Wisnubroto.

"Kita sekarang bicara soal kedaulatan. Jangan sampai yang terjadi rokok masih ada, tapi tembakau bukan tembakau Indonesia," ucap Wisnu.

Kebijakan lain yang dipersoalkan petani adalah soal kenaikan cukai rokok. Pemerintah sudah memutuskan cukai rokok sebesar 10,04 persen naik pada 1 Januari 2018.

"Kenaikan cukai ini bagi petani akan ada dampak ke serapan, karena secara psikologis ketika permintaan pasar menurun, akan berdampak ke serapan bahan baku lokal," ucap Agus.

(Baca juga: Di Depan Gubernur Jateng, Petani Tembakau "Curhat" soal Melimpahnya Impor Tembakau)

Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya pasrah terkait kenaikan cukai. Hanya saja, ia berharap kenaikan cukai ini, pemerintah bisa menaikkan dana bagi hasil ke daerah dan di manfaatkan sebesarnya meningkatkan kualitas bahan baku di tingkat petani.

"Sehingga kalau bahan baku bagus akan diserap industri dengan harga bagus," ucap Agus.