Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Jokowi ke Anies: Saat Asian Games Jangan Kelihatan Masih Gali...

Kompas.com - 26/10/2017, 13:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Rabu (25/10/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan, segera merampungkan area pedestrian di sekitar Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Presiden Jokowi ingin tamu mancanegara yang datang dalam acara Asian Games 2018 mendapatkan kesan baik selama berada di Jakarta.

"Tahun 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih. Karena kita akan kedatangan tamu Asian Games. Ada 30 ribuan yang akan datang ke sini," ujar Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.WAHYU PUTRO Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.
Presiden Jokowi tidak ingin ketika penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai, masih nampak sisa-sisa pengerjaan trotoar.  

"Jangan kelihatan pas Asian Games kita masih gali gali apa itu, ndak lah. Membangun-bangun apa itu di pinggir jalan, ndak. Semuanya harus bersih. Itu yang saya perintahkan," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Anies-Sandi Tuntaskan Proyek Infrastruktur Sebelum Asian Games)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Berikan "Tips" Berkomunikasi dengan Warga Jakarta kepada Anies)

Diberitakan, saat bertemu kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) siang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung di daerah.

Saat menyampaikan itu, Presiden menunjuk bagan di layar besar. Bagan itu menunjukan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Tertulis bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah, baik pusat atau daerah.

"Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana, dan Pemda ada di mana, jelas. Jadi kalau saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.

Kompas TV 10 bulan jelang perhelatan Asian Games 2018, panitia pelaksana Asian Games, INASGOC mengandeng 6 BUMN menjadi sponsor utama Asian Games 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com