Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Jangan Hanya Jadi Panglima Infrastruktur, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 24/10/2017, 09:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta jangan hanya menjadi "panglima infrastruktur", namun juga panglima dalam semua bidang.

Permintaan ini merupakan salah satu hasil rekomendasi Rembuk Nasional 2017 yang dibacakan di hadapan Jokowi, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Namun, Jokowi menolak untuk menjalankan rekomendasi ini. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini masih pada infrastruktur dan tak akan berbelok ke bidang lain.

"Tadi ada yang sampaikan jangan hanya jadi panglima infrastruktur. Sekarang fokus di situ dulu, jangan berbelok ke yang lain," kata Jokowi.

(Baca juga: Saat Jokowi Bicara tentang Nawacita Kedua)

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak bisa optimal mengerjakan semua bidang dalam waktu yang bersamaan. Menurut dia, ini sudah terjadi pada pemerintahan-pemerintahan terdahulu.

"Dulu semua dikerjain, tidak ada fokus mau ke mana. Ada anggaran juga semua kementerian/lembaga sama, dibagi-bagi (untuk semua sektor) ya habis enggak jelas," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan bahwa pengerjaan infrastuktur yang tengah digenjot pemerintah harus terus diawasi langsung. Jika tidak, maka dikhawatirkan proyek yang sudah dimulai pengerjaannya akan mangkrak.

"Satu proyek bisa saya datangi sampai delapan kali untuk memastikan ada progres," kata Jokowi.

"Kalau di kantor terus lepas lah. Iya hanya groundbreaking saja. Ada jalur kereta di-groundbreaking tiga kali," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kompas TV Sejumlah lembaga survei menempatkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com