Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Ada Buruh Tiongkok, Ya Memang Harus Masuk

Kompas.com - 18/10/2017, 11:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat dan media tidak perlu meributkan jika ada pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia dan bekerja di sejumlah proyek.

Apalagi, jika proyek tersebut merupakan investasi dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Ia mencontohkan, sejumlah proyek yang dibangun di Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara.

Luhut mengakui, ada sejumlah pekerja dari Tiongkok yang akan menggarap proyek tersebut.

"Kalau ada buruh Tiongkok yang masuk, memang harus masuk. Dia taruh duit dia," kata Luhut dalam jumpa pers 3 tahun Jokowi-JK, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Baca: Investasi China di Infrastruktur Jalan Raya

"Jadi jangan bikin berita yang sesat. Dia mau investasi yang besar, 1,2,3 miliar dollar AS. Dia harus yakin bahwa semua on time (selesai tepat waktu). Nah, skill pegawai kita enggak punya. Untuk bisa on time," ujar dia.

Luhut mencontohkan, proyek pembangkit listrik 200 megawatt di Kawasan Industri Morowali.

Proyek tersebut selesai dalam waktu 24 bulan karena melibatkan buruh Tiongkok. Setidaknya, kata dia, ada 1.500 buruh Tiongkok dari total 15.000 orang yang bekerja di sana.

"24 bulan selesai, kita belum mampu," ujar Luhut.

Meski demikian, Luhut menekankan, kewajiban para investor untuk melakukan alih pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, investor harus membangun politeknik untuk mendidik masyarakat sekitar.

"Setelah 3 tahun (proyek berjalan), ke 5 tahun, maka jumlah buruh asing turun drastis," ucap Luhut.

Luhut juga mengingatkan, selama ini pegawai di PT Freeport Indonesia di Papua, masih banyak diisi oleh orang Amerika Serikat.

Oleh karena itu, masuknya pekerTja tiongkok ke proyek-proyek investasi perusahaan China bukan hal yang aneh.

"Jangan diplesetin Tiongkok invasi Indonesia, kampungan itu. Jangan nyebar berita yang enggak benar," kata Luhut.

Kompas TV Negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih alot meski kesepakatan perubahan status dan divestasi saham sudah disepakati.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com